Esposin, SUKOHARJO -- Kualitas akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sukoharjo semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah OPD dengan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) predikat A atau memuaskan. 

Penilaian implementasi SAKIP dilakukan Inspektorat Sukoharjo dengan menitikberatkan pada beberapa indikator mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan daerah. Penilaian implementasi SAKIP bertujuan mengukur akuntabilitas dan kinerja masing-masing OPD yang berkorelasi dengan program-program pembangunan daerah seperti pengentasan kemiskinan.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Sukoharjo, Suyadi Widodo, mengatakan terdapat empat OPD dengan nilai SAKIP predikat A atau memuaskan pada 2023. Setahun kemudian, jumlah OPD dengan nilai SAKIP predikat A atau memuaskan bertambah menjadi 14 OPD.

“Ada satu OPD dengan nilai SAKIP predikat AA atau sangat memuaskan. Sedangkan nilai SAKIP predikat BB atau sangat baik sebanyak 23 OPD,” kata dia di sela-sela kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Sukoharjo 2025 di Grand Mercure Solo Baru, Selasa (4/11/2025).

Peningkatan jumlah OPD di Pemkab Sukoharjo dengan nilai SAKIP predikat A atau memuaskan membuktikan kinerja perangkat daerah dalam membangun akuntabilitas kinerja. Sehingga, kinerja setiap OPD dalam menjalankan program kegiatan benar-benar berdampak nyata terhadap masyarakat.

Tak hanya itu, kualitas pengawasan dan pengendalian internal di setiap OPD juga semakin meningkat. Inspektorat Sukoharjo telah merampungkan tindak lanjut hasil rekomendasi sepanjang 2024 dan semester I 2025. “Pada 2024, ada 116 rekomendasi yang telah rampung  ditindaklanjuti. Semester I 2025, ada 33 rekomendasi juga telah selesai ditindaklanjuti,” ujar dia.

Survei Penilaian Integritas

Lebih jauh, Suyadi menyinggung soal hasil survei penilaian integritas (SPI) Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan signifikan dari skor 77,39 pada 2023 dengan status waspada menjadi 79,34 dengan status terjaga pada 2024. Hal ini membuktikan tingkat integritas, kualitas pengawasan dan pengendalian internal di setiap OPD di Pemkab Sukoharjo kian meningkat.

Inspektorat Daerah Sukoharjo lantas melakukan sejumlah terobosan baru untuk mengatrol skor SPI. Salah satunya memastikan masing-masing OPD menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami mendorong masing-masing OPD untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pelaporan hasil program kegiatan yang dijalankan dalam satu periode. Termasuk kewajiban kepala desa untuk mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara [LHKPN],” papar dia.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan tanpa pengawasan yang efektif dan sinergi antarinstansi, upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik bakal menemui hambatan yang besar.

Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang bersih dan berwibawa selaras dengan tema yang diangkat dalam Larwasda 2025, yakni Sinergi Pengawsan Antar Instansi untuk Mewujudkan Sukoharjo Berintegritas dan Bebas dari Korupsi.

Bupati Etik menyebut pengawasan kuat dan sinergis antarinstansi maupun aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

“Pengawasan yang optimal tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antarinstansi baik pusat, provinsi, dan kabupaten. Sehingga, Sukoharjo mampu menjadi percontohan daerah bersih dari praktik korupsi dan penyimpangan dana,” kata Etik Suryani.