Esposin, BOYOLALI – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga Senin (6/10/2025), terdapat sekitar 10.567 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, baru ratusan SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

“Untuk di Boyolali semua masih proses SLHS. Kalau secara nasional masih proses, ada baru ratusan lah [yang sudah SLHS],” kata Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, saat ditemui di Kantor Bupati Boyolali, Senin (6/10/2025) sore.

Program MBG Didukung Banyak Instansi

Ia menjelaskan, seluruh program makan bergizi gratis (MBG) didukung berbagai kementerian dan instansi, mulai dari BPOM hingga Kementerian Kesehatan.

“Nah, kaitannya dengan sertifikat laik higienis dan sanitasi, semuanya dalam proses. Semuanya turun, anak buah pak bupati, kepala dinas kesehatan, membantu kami. Penjamah makanan itu dilatih,” kata dia.

Menurut Dadang, pegawai SPPG akan dilatih agar bisa mendapatkan sertifikat dan memastikan semua makanan laik untuk penerima manfaat.

“Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

BGN Dorong SPPG Percepat Sertifikasi

Dadang menegaskan, seluruh SPPG wajib mengurus sertifikat laik higienis dan sanitasi. Ia juga mendorong agar SPPG yang belum beroperasi segera mengurus SLHS serta sertifikat pendukung lainnya seperti air bersih, infrastruktur, dan penjamah makanan.

“Biar semua sesuai dengan standar kami [BGN],” ujarnya.

Ia menambahkan, BGN berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Hingga saat ini, BGN mencatat 10.567 SPPG aktif dengan 30.907.036 penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dadang menyebut, operasional MBG mencapai Rp463,6 miliar per hari dan selama sebulan (20 hari) totalnya Rp9,27 triliun. Program ini juga telah membuka 528.350 lapangan pekerjaan.

“Telah membuka lapangan pekerjaan untuk 528.350 orang,” kata dia dalam paparannya.

Ia menjelaskan, anggaran MBG sebesar Rp15.000 per porsi terdiri dari tiga komponen utama: bahan baku, operasional, dan sewa.

“Komponen bahan baku Rp8.000 sampai dengan Rp10.000. Lalu, komponen operasional Rp3.000 dan komponen sewa Rp1.500 sampai dengan Rp2.000,” jelas Dadang.

Untuk anak balita, siswa PAUD, TK, SD/MI kelas I–III, biaya bahan baku ditetapkan Rp8.000 per orang. Sementara untuk SD/MI kelas IV–VI, SMP, SMA, ibu hamil, dan menyusui, biaya bahan baku Rp10.000 per orang, disesuaikan dengan indeks kemahalan wilayah.

“Itu komponen bahan baku dinamakan at cost karena barang apabila hari ini untuk kebutuhan anak hingga kelas III hanya di angka Rp7.500 ya sudah segitu. Sisanya akan diakumulasi untuk hari berikutnya,” katanya.

Sedangkan komponen at cost Rp3.000 per porsi digunakan untuk gaji pegawai, listrik, gas, air, BBM, posyandu, relawan, internet, air minum, hingga BPJS karyawan.

“At cost Rp3.000 cukup enggak? Ya cukup, tinggal kalikan aja Rp3.000 dikali 3.500 penerima manfaat dikali 20 hari. Itu untuk bayar pegawai, listrik, air, BPJS, dan lain-lain,” ujar Dadang.

Boyolali Punya 40 SPPG Aktif

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menyampaikan bahwa hingga saat ini ada 40 SPPG atau dapur umum yang telah beroperasi di wilayahnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali juga telah membentuk Satgas Percepatan MBG, dengan 52 titik perencanaan pembangunan SPPG baru.

“Untuk di Boyolali alhamdulillah tidak ada kasus keracunan dan sebagainya, alhamdulillah,” kata dia.