Esposin, SOLO -- Psikolog politik UNS Solo, Moh Abdul Hakim, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat memprioritaskan stabilitas aspek ekonomi, sosial dan politik.

Setiap kebijakan yang menyangkut publik harus melalui Istana, sehingga terasa lebih tersentral dibandingkan ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita melihat pemerintahan Prabowo sangat memprioritaskan stabilitas ekonomi, sosial, politik. Prabowo sangat menekankan semua kebijakan yang menyangkut publik harus melalui istana. Jadi lebih tersentral dari pemerintahan Jokowi," ujar dia, Minggu (5/10/2025).

Menurut Abdul Hakim, apa yang dilakukan Prabowo merupakan model konsolidasi untuk memitigasi munculnya titik-titik lemah. Sebab titik-titik lemah itu bisa jadi sasaran kritik, utamanya dari PDI Perjuangan (PDIP) yang tak terlibat di pemerintahan.

"Saya kira ini adalah model konsolidasi untuk memitigasi munculnya titik-titik lemah yang bisa jadi sasaran kritik dari PDIP yang mana sekarang sudah hampir sepenuhnya tidak terlibat di pemerintahan," urai dia.

Dengan kondisi seperti itu, Abdul Hakim mengatakan, pemerintahan Prabowo harus mengantisipasi berbagai strategi yang bisa dilakukan PDIP. Sebab berbagai strategi tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melemahkan kredibilitas Prabowo.

"Pemerintahan Prabowo perlu mengantisipasi berbagai strategi yang bisa dilakukan oleh PDIP, yang bisa melemahkan kredibilitas Prabowo di hadapan publik. Saya lihat ini wait and see, tetapi kemarin kita melihat, publik menilai ada semacam transaksi politik," kata dia.

Dugaan transaksi politik itu menurut Abdul Hakim terkait pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.