Esposin, SOLO -- Pengamat sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Mulyanto, menyebut kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat pada 2026 sebagai bentuk kritik Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintahan sebelumnya.

Menurut dia, Prabowo sedang mengimplementasikan gagasan bapaknya, Soemitro Djojohadikoesoemo, dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) hingga membentuk Koperasi Merah Putih. 

Terbaru, Prabowo menugaskan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dengan strategi menyeimbangkan pembangunan melalui swasta dan pemerintah.

Prabowo seolah mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang selama 2005-2014 cenderung lebih banyak melakukan pendekatan ke sektor swasta sehingga berdampak konsumsi masyarakat naik, lapangan pekerjaan mudah tetapi tak merata, dan defisit anggaran rendah.

Selain itu, Prabowo juga mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang lebih banyak mengandalkan sektor pemerintah, dengan dampak utang banyak sehingga defisit APBN lebih besar, proyek pemerintah diserahkan asing, seperti Kereta Cepat Indonesia dari China membuat tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

“Pak Yudhi masuk, menyeimbangkan sektor swasta dan pemerintah, pendanaannya coba dengan dana-dana yang ada jangan memperbanyak utang lagi. Pemda ketika banyak program tak efisien diambil pusat, DAU [dana alokasi umum] dan DAK [dana alokasi khusus] dipotong, DAK lebih banyak,” papar dia saat diwawancarai Espos, Sabtu (4/10/2025).

Dia mengatakan program pembangunan yang membutuhkan dana besar melibatkan Danantara Indonesia dan melibatkan kementerian terkait. Dampaknya TKD berkurang sehingga beberapa daerah dibuat kaget dengan kebijakan itu.

“Daerah harus berkreasi, daerah mengikuti arus pemerintah pusat, ada dana negara Rp200 triliun BI ditarik ke bank BUMN, dana di bank akan ditransformasikan ke unit UMKM dan usaha, daerah harus siap membantu,” papar dia.

Saran untuk Pemerintah Daerah

Dia menjelaskan pemerintah daerah dengan APBD yang ada bisa menjembatani pelaku usaha untuk mengakses perbankan, membina pelaku UMKM, dan meningkatkan UMKM. Nantinya tenaga kerja akan terserap.

“Membina, menstimulasi artinya dana dana APBD untuk stimulan UMKM, membuat jejaring memasarkan, membenahi agar baik, sehingga ekonomi menjadi baik,” papar dia.

Menurut dia, dana Rp200 triliun pada jangka waktu tertentu atau panjang bisa naik bahkan memungkinkan menjadi Rp2.000 triliun dengan perputaran uang dan bunga. Masyarakat yang bekerja akan mendapatkan penghasilan, pendapatan asli daerah bisa naik, dan pajak untuk pemerintah pusat bisa naik.

“Hasil UMKM membaik akan menyerap tenaga kerja, orang akan belanja ke berbagai pusat restoran, ada retribusi parkir, masuk ke objek wisata akan masuk ke retribusi daerah. Jangan menimbulkan keresahan masyarakat dengan menaikkan pajak tetapi mengiringi ekonomi tumbuh,” papar dia.

Mulyanto menambahkan pemerintah daerah juga bisa memantau program pembangunan yang diambil pemerintah pusat. Pemda bisa memantau melalui organisasi perangkat daerah (OPD) dengan proyek dari kementerian terkait agar berjalan sesuai rencana.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Respati Ardi menjelaskan pemangkasan dana transfer daerah atau TKD dari pemerintah pusat untuk Solo mencapai sekitar Rp217 miliar pada 2026. Ia sempat menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (3/10/2025), untuk membahas proyeksi pertumbuhan ekonomi dampak dari penurunan TKD itu.

Respati juga membahas mengenai kemandirian fiskal dan terbukanya investasi di Kota Bengawan di tengah pemangkasan TKD.