Esposin, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti besarnya anggaran subsidi energi yang membebani APBN 2024, termasuk LPG 3 kilogram (kg) dan Pertalite. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9/2025), Purbaya merinci harga keekonomian energi yang jauh lebih tinggi dibanding harga yang dibayar masyarakat.

Menurut Purbaya, harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung, namun dijual Rp12.750 per tabung. Pemerintah menanggung selisih Rp30.000 atau sekitar 70 persen, dengan anggaran subsidi mencapai Rp80,2 triliun untuk 41,5 juta pelanggan.

Untuk Pertalite, harga keekonomian Rp11.700 per liter dijual Rp10.000 per liter. Selisih Rp1.700 per liter ditanggung pemerintah melalui APBN sebesar Rp56,1 triliun, dinikmati 157,4 juta kendaraan.

“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi maupun nonenergi,” kata Purbaya, dilansir Antara.

Respons Bahlil

Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa data penerima subsidi masih dalam proses pematangan. Ia mengatakan pemerintah menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyatukan data dari Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan pemangku kepentingan lain.

“Subsidi tentang satu data itu masih dalam proses pematangan, ya,” ujar Bahlil usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, pemadatan data penerima subsidi sudah berjalan sejak awal 2025 agar penyaluran subsidi LPG dan BBM lebih tepat sasaran serta tidak tumpang tindih. “Jadi, mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangannya, mungkin belum baca data,” tambahnya.

Bahlil memastikan setelah data final selesai, pemerintah akan segera mengumumkan skema penyaluran subsidi berikut daftar penerimanya.