Esposin, SOLO – Ketua Majelis Syari'ah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Solo, Ziyad Baraba, menyambut gembira disahkannya Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP PPP periode 2025-2030 yang telah ditandatangani Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas pada 1 Oktober 2025.

"Kebetulan ditandatanganinya SK itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Itu bukan kebetulan semata, tapi sinyal bangkitnya PPP untuk menyongsong kemenangan seperti dulu, sebelum terlempar dari Senayan," ujar dia, Jumat (3/10/2025).

Ziyad mengatakan tugas berat telah menanti Ketua Umum PPP, Mardiono dan jajaran kepengurusannya. Salah satunya mereka harus segera mengkonsolidasikan daerah-daerah yang kemarin sempat terbelah, akibat dinamika Muktamar X.

"Saya pastikan Ketua Umum kita Bapak Mardiono menerima kembali seluruh kader yang sempat tidak sejalan dengan Ketua Umum. Dinamika dalam partai politik itu sudah biasa. Yang jelas kita harus segera konsolidasi pasca-muktamar," terang dia.

Ziyad mengatakan Ketua Umum PPP harus lah kader partai. "Partai ini partai besar umat Islam yang aturannya jelas dibuat oleh para ulama terdahulu. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Mardiono selaku Ketua Umum PPP 2025-2030," tegas dia. Ziyad mengajak segenap kader partai mendukung kepemimpinan Mardiono dan jajaran pengurus DPP PPP 2025-2030.

Diberitakan Espos sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy yang mewakili kubu Agus Suparmanto, menyatakan menolak surat keputusan (SK) yang diteken Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono.

"Sehubungan dengan terbitnya SK Menkum RI tentang kepengurusan PPP yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen, yang disampaikan Menkum RI hari ini di media, bersama ini kami sampaikan, bahwa kami bersama seluruh muktamirin dan kader PPP se-Indonesia menolak SK Menkum RI sebagaimana dimaksud," kata Romahurmuziy, Kamis (2/10/2025), dilansir Antara.