Esposin, SOLO--Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seusai Muktamar X di Jakarta, dinilai sebagai sinyal senja kala partai itu.

"Ini sudah kesekian kali ya PPP pecah kepengurusannya. Dan kita sedang menyaksikan senja kala partai tua, partai yang usia sejarahnya sejak zaman kemerdekaan," ujar Pengamat Psikologi Politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Moh. Abdul Hakim, saat diwawancarai Espos, Kamis (2/10/2025).

Menurut dia, PPP merupakan partai politik yang dulu tampil gagah berani mengkritik pemerintahan. Tapi disayangkan sekarang ini partai itu tumbang karena terjadi perpecahan kepengurusan.

Perpecahan yang terjadi di PPP saat ini dinilai susah untuk islah. Sebab, lanjutnya, sudah tidak ada sosok kharismatik di tubuh PPP sekarang ini.

"Yang sekarang ini agak susah untuk islah, karena PPP sudah tidak ada lagi sosok kharismatik yang didengarkan oleh semua pihak. Kemarin yang terakhir ada Mbah Maimoen [Maimoen Zubair]," kata dia.

Dikarenakan tidak adanya sosok kharismatik, Abdul Hakim memprediksi nasib PPP akan bergantung kepada intervensi pemerintah.

"Jadi sekarang paling-paling PPP akan bergantung kepada intervensi pemerintah. Dan secara elektoral muruahnya jelas akan turun," urai dia.

Ada Peluang Islah

Abdul Hakim melihat adanya peluang islah di antara para pihak yang berseteru di internal PPP. Sebab PPP merupakan partai tua dengan perjalanan panjang dan punya nama. Sehingga banyak pihak yang berkepentingan supaya PPP tetap mengikuti Pemilu Tahun 2029.

"Apakah akan terjadi islah, bisa jadi. Karena bagaimanapun PPP partai yang punya nama, sehingga banyak orang yang berkepentingan PPP tetap ikut Pemilu 2029. Tapi daya tarik terhadap pemilih dan ikatan emosional kepada kader sudah sangat menurun," terang dia.

Sekali lagi, Abdul Hakim melihat PPP sebagai sebuah fenomena senja kala partai tua. "Sekarang kita sedang melihat sebuah partai tua, besar, yang sudah memasuki usia senja kala," tutur dia.

Mengutip laman ppp.or.id, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia. PPP didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Diberitakan sebelumnya, PPP menggelar muktamar partai ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu. Pada Sabtu (27/9/2025) malam, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum (ketum) definitif periode 2025–2030.

Namun, muktamar yang sempat diwarnai kericuhan itu tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai ketua umum.

Dengan demikian, kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025–2030, yakni kubu Mardiono dan Agus Suparmanto, berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP.