Esposin, BANTUL – Bupati Bantul Abdul Halim Muslih melarang para pejabat memamerkan barang-barang mewah atau flexing. Menurutnya, tindakan pamer kemewahan bisa melukai perasaan masyarakat. 

Abdul Halim menyinggung gaya hidup pejabat yang sering menimbulkan sorotan publik, pejabat daerah sebaiknya tidak memamerkan barang-barang mewah, meski bukan berasal dari APBD.

"Para pejabat daerah jangan flexing, jangan pamer barang mewah walaupun dibeli dengan uang pribadi, sebaiknya tidak dipertontonkan, karena bisa melukai perasaan masyarakat," katanya, Kamis (11//2025). 

Halim berharap pemerintah daerah semakin fokus dalam program yang berdampak nyata bagi masyarakat serta menghindari gaya hidup yang mencederai rasa keadilan publik.

"Pendek kata, kita di daerah jangan flexing, jangan pamer. Lebih baik sering-sering belanja di pasar tradisional," katanya.

Bukan hanya melarang pejabat flexing, Halim juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi di pemda diminta untuk menunda kegiatan seremoni demi efisiensi anggaran. 

“Perlu saya sampaikan agar pemerintah daerah untuk mempertimbangkan menunda kegiatan-kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan,” kata Halim.

Menurut dia, perlunya efisiensi dalam menyusun program kerja pada setiap OPD. Oleh karena itu, kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sebaiknya dirasionalisasi.

Bupati Bantul juga menekankan pentingnya kehati-hatian pejabat dalam menyampaikan pernyataan di depan publik. Karena, walaupun pernyataan benar, penggunaan diksi yang tidak tepat bisa menimbulkan sentimen negatif di masyarakat.

"Tidak semua hal yang benar jika disampaikan dengan narasi yang tidak tepat akan diterima baik. Itu justru bisa menimbulkan respons negatif dari masyarakat," katanya yang dikutip dari Antara.

Halim meminta setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk upaya menekan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga penyediaan lapangan kerja.

Pihaknya juga mendorong agar komunikasi dengan masyarakat terus diperkuat melalui dialog dan penyerapan aspirasi secara langsung.