Esposin, JAKARTA -- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan telah mengirim surat ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR agar menghentikan gaji, tunjangan, dan fasilitas lain, terhadap lima anggota DPR yang telah dinonaktifkan partainya.

Kelima anggota DPR yang telah dinonaktifkan itu yakni Adies Kadir dari Partai Golkar, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Partai Nasdem) dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Kelima anggota DPR ini dinonaktifkan partainya karena mencermati dinamika protes dari publik dalam beberapa hari terakhir. 

"Kami bicara gaji, kami hentikan. Kami minta kepada Sekjen untuk dihentikan gajinya," kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, seperti dikutip Antara, Rabu (3/9/2025).

Dia mengatakan bahwa penonaktifan sejumlah anggota DPR itu pun sudah masuk ke meja MKD melalui pimpinan DPR. Maka selain soal gaji, dia mengatakan MKD juga akan mendalami masalah-masalah yang menimpa para anggota DPR nonaktif tersebut.

"Yang lima sudah dinonaktifkan oleh partai, bisa bertambah. Nanti kita lihat," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari Senayan imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga Pimpinan DPR.

Anggota DPR yang dinonaktifkan itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Kediaman sejumlah wakil rakyat itu pun dijarah dan dirusak oleh kelompok masyarakat, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya. Selain rumah para legislator, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut dijarah.