Esposin, KARANGANYAR--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar tidak mengikuti sejumlah daerah yang melakukan pembatasan penggunaan atribut aparatur sipil negara (ASN) seperti seragam hingga kendaraan dinas. 

Diketahui, sejumlah daerah melakukan pembatasan itu sebagai upaya menyikapi situasi nasional yang memanas akibat maraknya aksi unjuk rasa berujung anarkistis.  

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Timotius Suryadi, mengatakan sejauh ini Pemkab hanya memberikan imbauan kepada ASN agar lebih bijak dalam menggunakan fasilitas dinas.

“Belum ada kebijakan khusus. Kami hanya mengimbau agar penggunaan kendaraan dan atribut dinas lebih bijak, dan benar-benar untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” terang Timotius kepada Espos, Senin (1/9/2025) petang.

Sekda meminta ASN Pemkab Karanganyar bijak dalam menggunakan kendaraan dinas. Namun demikian tidak dijabarkan lebih lanjut bijak yang dimaksud. 

Sementara menyikapi dinamika sosial politik saat ini, pengamanan baik di DPRD Karanganyar diperketat. Sejumlah langkah dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan, termasuk penambahan personel penjagaan hingga penggantian pelat merah mobil dinas menjadi pelat hitam.

Berdasarkan pantauan Espos, aktivitas di lingkungan Sekretariat DPRD Karanganyar tetap berjalan seperti biasa.

Tidak ada kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi ASN maupun pegawai sekretariat. DPRD Karanganyar juga tetap melaksanakan tugasnya menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar). 

“Semua tetap bekerja seperti biasa. Agenda rapat juga tetap berjalan normal,” kata Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo.

Pengamanan hanya diperketat dengan penambahan personel TNI. Biasanya pengamanan hanya dijaga oleh petugas Satpol PP. 

Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Supriyanto, menambahkan meski situasi nasional sedang memanas, agenda kedewanan tidak mengalami perubahan signifikan.