Espos.id, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendesak Polri memeriksa polisi pelaku pelindasan Affan Kurniawan secara transparan dan cepat, sehingga dapat diikuti oleh publik. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025) seusai bertemu para pemimpin parpol dan pemimpin parlemen. 

Prabowo menyebut telah mendapatkan laporan adanya petugas polisi yang melakukan pelanggaran, yakni melindas masyarakat sipil dengan mobil rantis, sehingga menyebabkan Affan wafat. Presiden pun memerintahkan pemeriksaan yang cepat dan transparan. "Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," ujar Prabowo.

Dia menegtaskan negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran aparat harus ditindak secara transparan. Prabowo juga mengaku terus memantau perkembangan situasi di Jakarta dan beberapa kota, terutama ketika eskalasi ketegangan terjadi setelah kasus pelindasan ojol. Warga di berbagai kota, terutama para pengemudi ojol yang bersimpati dengan Affan, menggelar unjuk rasa memprotes kepolisian dan sikap anggota DPR. 

Tidak hanya itu, menurut Prabowo, para pemimpin partai politik menyatakan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut. Beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach, atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.

"Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," ujarnya.

Prabowo juga menyebut bahwa para pimpinan DPR telah menyampaikan agar seluruh anggota dewan tetap peka dan berpihak kepada masyarakat. Masalah kepekaan itu menjadi salah satu faktor yang menyulut sikap publik atas kebijakan DPR belakangan ini. "Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar Prabowo. 

Presiden Prabowo juga menyinggung adanya potensi campur tangan kelompok tertentu yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia. Prabowo juga meminta masyarakat tetap waspada dan menjaga persatuan serta tak termakan hasutan provokasi dari oknum-oknum tertentu. “Kita harus waspada terhadap campur tangan kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Mari bersama perbaiki semua kekurangan yang ada pada pemerintahan dan negara kita,” ujarnya. 

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi melakukan aksi yang berujung pada perusakan fasilitas umum maupun kerusuhan yang merugikan kepentingan rakyat. Dia menegaskan fasilitas umum dibangun dengan uang rakyat sehingga perusakan hanya akan menyakiti masyarakat sendiri. “Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita agar tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum,” katanya.

Oleh sebab itu, dia menekankan semangat gotong royong yang diwariskan para leluhur harus menjadi pegangan dalam menghadapi situasi saat ini. “Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita gotong royong menjaga lingkungan kita, keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita,” tambahnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah bersama pimpinan partai politik baik di dalam maupun di luar koalisi serta pimpinan lembaga negara telah berunding untuk mencari solusi atas situasi yang berkembang. “Kita selalu diintervensi, diadu domba. Jangan mau kita terus diadu domba,” pungkas Prabowo.

Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo tampil bersama Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dan sejumlah pimpinan partai. Terdapat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.