Esposin, WONOGIRI — Pemakaian lapangan sepak bola di Sport Tourism Center Pringgodani Kabupaten Wonogiri kini berbayar. Penggunaan lapangan sepak bola dikenakan biaya sewa mulai Rp2,5 juta.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Wonogiri, Haryanto, mengatakan Lapangan Pringgondani saat ini sudah dikelola pihak ketiga yakni CV INS Wira Buana. Pelimpahan pengelolaan kepada pihak ketiga ini agar perawatan lapangan lebih optimal. 

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mendapatkan pemasukan dari pihak ketiga tersebut. Haryanto menyebut pengelolaan lapangan itu melalui skema kontrak selama setahun.

Nilai kontrak yang diterima Pemkab Wonogiri dari pelaksana kegiatan senilai Rp50 juta. Salah satu isi kontrak itu pengelola wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan lapangan, pajak, listrik, dan air.

Dalam kontrak itu juga tertuang pelaksana kegiatan berhak menarik sewa bagi para pengguna lapangan sepak bola Stadion Pringgodani, Wonogiri. Besaran sewa pada hari kerja atau Senin-Jumat senilai Rp2,5 juta setiap putaran permainan. Sedangkan saat akhir pekan harga sewa naik jadi Rp3 juta setiap putaran permainan.

”Ini sudah berlaku sejak 1 Agustus 2025,” kata Haryanto saat dihubungi Espos, Kamis (28/8/2025). Saat ini pemakaian lapangan sepak bola baru bisa dilakukan pada pagi hingga sore.

Hal ini mengingat belum ada lampu lapangan untuk menerangi stadion. Haryanto menyebut selain memastikan lapangan tetap terawat, pengelolaan dengan melibatkan pihak ketiga ini bagian dari optimalisasi aset daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk menyewa Stadion Pringgodani, Wonogiri, warga dapat langsung mengunjungi kantor pengelola yang berada di kompleks stadion tersebut atau menghubungi pengelola melalui akun Instagram @std_pringgodani.

Selain Stadion Pringgodani, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga berencana menarik retribusi untuk penggunaan Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, Bahari, rencana penarikan retribusi untuk pemakaian alun-alun itu masih dalam pembahasan. 

“Retribusi ini hanya dikenakan untuk penggunaan alun-alun untuk kegiatan yang sifatnya hiburan, kegiatan nonpemerintah, atau nonkeagamaan,” ujar Bahari