Esposin, SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kasus ini menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan bersama sepuluh orang lainnya setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 20–21 Agustus 2025.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, membenarkan adanya praktik tak bermoral tersebut. Namun, ia menyebut kondisi di Jateng relatif kondusif karena tidak ada sektor pertambangan yang umumnya membutuhkan biaya besar dalam sertifikasi K3.

“Biaya sudah ada aturannya. Memang pengusaha ada yang membayar, ada perhitungannya, tetapi saya tidak hafal. Kebanyakan yang mahal itu K3 untuk pertambangan. Tapi rakus juga itu Noel [Immanuel Ebenezer], patut dihukum. Sebab biayanya murah, malah diperas tinggi,” ujar Frans, Selasa (26/8/2025).

Frans menegaskan, sertifikasi K3 sangat penting karena menyangkut kelayakan pekerja dan mesin produksi. Proses ini biasanya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Meski begitu, ia mengaku belum ada keluhan dari anggota Apindo Jateng terkait pemerasan.

“Kalau K3 jelek, produktivitas bisa menurun. Bayangkan kalau sering ada kecelakaan, pekerja pasti tidak tenang dan berdampak pada kinerja,” tambahnya.

Kristian, seorang pekerja yang pernah mengikuti sertifikasi K3 pada 2022, mengatakan biaya pelatihan ditanggung perusahaan. “Waktu itu diminta kantor. Biaya semua ditanggung kantor, sekitar Rp1 jutaan lebih,” katanya.

Kasus dugaan pemerasan ini menambah panjang daftar korupsi di sektor ketenagakerjaan. KPK menegaskan akan menindaklanjuti penyidikan dan menuntaskan perkara tersebut hingga ke meja hijau.