Espos.id, JAKARTA - Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) mengingatkan pembentukan Badan Industri Mineral oleh Presiden Prabowo Subianto dapat memicu risiko tumpang tindih birokrasi dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berbagai lembaga yang juga berperan dalam sektor tersebut.

"Lembaga ini juga berpotensi tumpang tindih dengan berbagai lembaga yang sudah ada, misalnya hal ini juga sudah dikerjakan oleh MIND ID," kata Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar, kepada bisnis.com, Senin (25/8/2025). Ini Karena holding BUMN industri pertambangan itu juga berperan untuk mengelola sumber daya mineral strategis hingga mendukung percepatan hilirisasi industri. Bahkan, perusahaan-perusahaan tambang tergabung dalam MIND ID. "Selain itu juga berpotensi menciptakan birokrasi baru, lebih-lebih jika ternyata tidak punya kewenangan yang signifikan, maka hanya akan jadi lembaga yang tidak efektif," tuturnya.

 Untuk itu, pakar sektor energi dan pertambangan ini juga berharap agar lembaga ini fokus pada penguatan tata kelola dan regulasi, serta mempercepat membangun ekosistem industri hilir berbasis mineral. "Tak kalah penting juga mengonsolidasikan BUMN dan badan usaha untuk sinergi, serta mampu melakukan inovasi yang jauh lebih baik," ujar dia.

Di sisi lain Bisman mengatakan, kehadiran Badan Industri Mineral dapat dilihat sebagai wujud komitmen serius pemerintah untuk membangun industri hilirisasi. Artinya, dengan dibentuknya lembaga ini maka pemangku kepentingan dapat lebih fokus membangun ekosistem industri hilirisasi, peningkatan tata kelola dan nilai tambah, serta tentunya inovasi yang jauh lebih maju. 

Sementara itu penunjukan Brian Yuliarto untuk memimpin badan baru itu juga memicu pertanyaan soal efektivitasnya. Dia saat ini masih mengemban tugas berat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek). 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan itu dengan menyebut penunjukan tersebut justru berdasarkan pertimbangan strategis. “Justru karena posisi beliau sebagai Mendiktisaintek, itu menjadi pertimbangan kunci. Supaya saat nanti dalam tataran teknis badan ini harus bekerja sama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, maka hal itu akan jauh lebih mudah,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, integrasi antara badan baru dengan jaringan akademisi, peneliti, dan perguruan tinggi akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan mineral strategis. “Pertimbangan utama memang agar kolaborasi dengan dunia riset dan akademik berjalan lancar. Kita butuh inovasi dan penelitian lanjutan supaya mineral strategis kita bisa dimanfaatkan optimal,” ujarnya.

Menurutnya, Badan Industri Mineral dibentuk untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral nasional yang lebih terarah. Tugasnya mencakup perlindungan mineral strategis agar tidak dieksploitasi sembarangan, identifikasi cadangan mineral di seluruh Indonesia, serta riset pengolahan agar memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional. “Badan ini tidak berdiri untuk menambah beban, tapi justru memperkuat sinergi riset dengan kebijakan negara. Jadi penunjukan Mendiktisaintek adalah solusi terbaik,” tegas Prasetyo. 

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Badan Industri Mineral yang baru dibentuk akan difokuskan pada pengelolaan logam tanah jarang atau rare earth, mengingat kebutuhan global yang semakin tinggi terhadap komoditas tersebut. 

 Airlangga menjelaskan Badan Industri Mineral akan memiliki tiga mandat utama, yakni mengekstraksi rare earth, melindungi cadangan nasional, serta mengembangkan industrinya di dalam negeri. “Kalau rare earth seluruhnya jadi bahan baku untuk magnet dan baterai,” jelasnya.

Menurut Airlangga, penunjukan Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral didasarkan pada latar belakangnya yang dekat dengan riset dan sains. “Rare earth ini kan masih perlu dikembangkan, jadi memang harus dipimpin oleh orang yang paham penelitian,” ujarnya.

Terkait pembagian tugas dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Airlangga menegaskan akan ada porsi kerja masing-masing. Ia menambahkan, produk hilir dari pengolahan rare earth akan menjadi kebutuhan vital bagi sektor industri maupun pertahanan.

“Itu kan butuh untuk pertahanan. Hampir seluruh industri butuh magnet,” tutur Airlangga. Soal apakah hasil produksi rare earth akan lebih banyak untuk pasar domestik atau ekspor, Airlangga menyebut pemerintah masih akan melihat kebutuhan dan strategi ke depan.