Esposin, SOLO -- Wali Kota Solo Respati Ardi mengimbau warga untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG dan program vaksinasi dari pemerintah. Ia juga meminta Posyandu menangkal hoaks terkait imunisasi.

Hal itu disampaikan Respati merespons munculnya kasus campak di beberapa daerah lain seperti di Sumenep, Jawa Timur, yang menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumlah penderita campak meningkat signifikan di Kabupaten Sumenep.

“Saya di Dinas Kesehatan Kota Solo sangat concern sekali terhadap cek kesehatan gratis, terhadap vaksin, terhadap apa pun. Jadi kami memiliki program Posyandu Plus. Itu program yang diinisiasi sejak masa kampanye saya sampai sekarang,” kata dia kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (25/8/2025) siang.

Menurut dia, Dinas Kesehatan Kota Solo melalui Posyandu Plus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat di tingkat akar rumput mengenai vaksin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hoaks vaksin yang merugikan warga.

“Kami cukup prihatin apa yang terjadi di Sumenep semoga tidak terjadi di Kota Solo. Harapannya warga, yang punya aduan kesehatan, anak, tetangga, saudara, dan lain-lain mohon bisa mengadu secepatnya di Posyandu karena di Solo terdapat Posyandu 6 SPM, Posyandu Plus, Posyandu tempat mengadu,” papar dia.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Kabupaten Sumenep. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirimkan 9.825 vial vaksin Measles and Rubella (MR) sebagai langkah awal penanggulangan.

Ia mencatat ada 2.035 kasus suspek campak di Sumenep, dengan 17 penderita meninggal dunia per 21 Agustus 2025. Penyebaran kasus meluas di 26 kecamatan dan telah ditetapkan sebagai KLB.

“KLB campak di Sumenep menjadi perhatian kita bersama. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sumenep, Dinas Kesehatan Jatim, dan Kementerian Kesehatan,” ujar Gubernur Khofifah seperti dilansir kominfo.jatimprov.go.id, Sabtu (23/8/2025).

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim akan melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) di 26 wilayah kerja puskesmas. ORI akan menyasar anak usia 9 bulan hingga 6 tahun, dan dilaksanakan serentak mulai 25 Agustus hingga 14 September 2025. 

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur lalu memberikan on the job training (OJT) pembuatan kajian epidemiologi KLB PD3I ke seluruh puskesmas di Sumenep sebagai upaya penanggulangan. 

Digelar pula pertemuan koordinasi lintas batas Madura Raya dan Surabaya dengan output berupa dokumen kesepakatan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).