Esposin, SALATIGA – Kritik tajam terhadap perilaku pejabat publik kembali mencuat. Dalam kuliah tamu di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Senin (25/8/2025), mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2014–2016) Sudirman Said menyoroti persoalan etika pejabat negara, mulai dari kebijakan Bupati Pati menaikkan pajak hingga aksi joget anggota DPRD yang menuai kecaman publik.

Menurut Sudirman, secara hukum positif apa yang dilakukan pejabat itu sah, tetapi persoalan muncul ketika mereka abai terhadap aspek etika dan kepekaan sosial.

“Kalau pakai hukum positif semata-mata, tidak ada yang salah. Bupati memang berwenang menaikkan pajak, DPR juga boleh mendapatkan fasilitas. Tapi kalau kemudian ada sikap yang dianggap menantang warga, atau disertai kata-kata menyakitkan, itu jadi masalah. Publik akan menilai dari sisi etika,” tegasnya.

Etika dan Nurani sebagai Pilar Pembangunan

Dalam paparannya, Sudirman menekankan bahwa pejabat publik harus menjadikan moral dan nurani sebagai pedoman utama dalam setiap keputusan. Ia menilai masih banyak kebijakan hari ini yang hanya mementingkan kepentingan jangka pendek.

“Keputusan dan tindakan yang didasari dari pikiran dangkal secara pendek-pendek saja. KKN, pemangkasan hutan tanpa perhitungan, korupsi, hukum diterapkan semena-mena adalah fenomena Shortterm-isme (berpikir secara dangkal). Ini adalah penyakit tidak hanya menghasilkan kesenjangan ekonomi tapi juga menggerogoti demokrasi,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) tersebut.

Ia menambahkan, jelang Indonesia Emas 2045, generasi muda harus memahami pentingnya etika bernegara agar pembangunan tidak hanya berlandaskan legalitas, tetapi juga nilai moral.

Dari Pajak Bupati Pati hingga Joget DPR

Menyoroti polemik yang belakangan jadi sorotan publik, Sudirman menyebut bahwa pejabat publik seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukan justru menampilkan perilaku yang menyakiti rakyat.

“Naik gaji (untuk DPR) itu sah-sah saja kalau anggaran ada dan sesuai aturan. Tapi kalau kemudian ditunjukkan dengan bergembira berlebihan, joget-joget dan ditunjukkan kepada publik, menurut saya itu menyakiti rakyat. Etika itu penting, karena jadi penjaga agar pejabat publik tetap dipercaya masyarakat,” ucapnya.

Terkait aksi protes masyarakat yang menuntut pembubaran DPR, Sudirman menilai kritik adalah hak warga negara, namun perlu dibedakan antara aspirasi yang wajar dan tuntutan emosional.

“Masyarakat yang membayar pajak tentu boleh menuntut agar DPR berperilaku lebih terukur, lebih toleran. Itu hak masyarakat. Tapi kalau sampai menuntut pembubaran DPR, menurut saya itu berlebihan. Kita harus bedakan antara aspirasi yang wajar dengan tuntutan emosional,” imbuhnya.

Moral Sebagai Penjaga Kepercayaan Publik

Sudirman menutup kuliah tamu dengan penegasan bahwa aturan hukum bisa saja dibuat sesuai kepentingan, namun nilai moral dan etika adalah kunci agar pejabat publik tetap dipercaya rakyat.

“Begitu kita berada di atas, maka pedoman kita bukan semata aturan hukum, tapi pilihan moral. Itu yang menjaga agar pejabat publik tetap dipercaya rakyat,” tandasnya.