Setiap Jumat malam saya rutin melakukan perjalanan ke Yogyakarta setelah sepekan disibukkan dengan aktivitas pekerjaan di Kota Solo. Perjalanan ini selalu menjadi momen refleksi, menyusuri jalanan wilayah Jawa Tengah yang sarat cerita, sekaligus mengamati dinamika lalu lintas dan perilaku pengguna jalan.

Perjalanan dari Solo ke Yogyakarta saat ini jauh lebih ringkas berkat keberadaan ruas tol Solo—Jogja. Meskipun tol ini belum sepenuhnya selesai, baru sampai gerbang tol Prambanan di Kabupaten Klaten, manfaatnya sudah terasa signifikan. 

Sebelum ada ruas tol itu, perjalanan memakan waktu lebih dari dua jam, kini bisa ditempuh sekitar 1,5 jam, menghemat waktu setidaknya 30 menit. Efisiensi ini seharusnya membuat tol menjadi pilihan utama.

Pada Jumat malam, 8 Agustus 2025, saya memilih jalur arteri atau nontol. Pilihan ini mungkin terdengar klise: untuk menghemat biaya. Ternyata keputusan ini membawa saya pada pengalaman yang cukup berbeda. 

Perjalanan menjadi lebih panjang, bukan karena saya mengemudi secara lambat, melainkan karena kepadatan arus lalu lintas. Banyak truk dan kendaraan barang memenuhi jalan arteri.

Pertanyaan muncul: mengapa para pengemudi angkutan barang tidak memanfaatkan tol yang sejatinya bisa mempercepat distribusi? Usut punya usut, alasan mereka serupa dengan saya: ingin berhemat.

Tarif tol Solo—Jogja meskipun hanya sampai gerbang tol Prambanan, tergolong tinggi. Dari gerbang tol Banyudono hingga gerbang tol Prambanan, berjarak sekitar 30,6 kilometer, tarifnya mencapai Rp53.500 untuk kendaraan golongan I dan Rp80.500 untuk golongan II. 

Jika dihitung per kilometer, biayanya Rp1.750 untuk mobil pribadi dan Rp2.630 untuk kendaraan niaga. Tarif ini cukup tinggi, terutama jika melihat kondisi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) 2025, wilayah ini termasuk yang memiliki pendapatan terendah di Indonesia. Alhasil, meski tol dibangun untuk memperlancar konektivitas antardaerah, mengurai kemacetan, dan menekan angka kecelakaan, akses tetap terbatas.

Sejatinya tol dirancang agar dapat dinikmati oleh semua kalangan. Banyak pelaku usaha kelas menengah memiliki kendaraan roda empat yang membutuhkan akses cepat untuk mendukung aktivitas bisnis mereka. 

Tarif yang tinggi justru membatasi penggunaan tol bagi sebagian besar masyarakat. Tol sering hanya digunakan saat kondisi mendesak, seperti mudik, liburan, atau pekerjaan yang membutuhkan waktu perjalanan cepat.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tarif tol di Indonesia memang relatif mahal. Berdasarkan data Asian Roads Complete Guide: ETC Systems, Rates & Payment 2025 di situs tollguru.com, rata-rata tarif tol Indonesia mencapai Rp1.500 per kilometer. Bandingkan dengan Malaysia yang Rp492 per kilometer, Thailand Rp440 per kilometer, Vietnam Rp1.200 per kilometer, dan Filipina Rp1.050 per kilometer. 

Ketimpangan menjadi lebih jelas jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat. Pendapatan per kapita Indonesia sekitar Rp5,5 juta per bulan, sedangkan Malaysia Rp15 juta per bulan, Thailand Rp8,5 juta per bulan, Filipina Rp7,5 juta per bulan, dan Vietnam Rp6 juta per bulan.

Beberapa faktor membuat tarif tol di Indonesia relatif mahal. Pertama, biaya konstruksi tinggi. Jalan tol dibangun dengan standar tinggi, termasuk jembatan, terowongan, dan sistem keamanan yang bisa mencapai Rp150 miliar–Rp300 miliar per kilometer di beberapa ruas. 

Kedua, skema public–private partnership (PPP) membuat investor swasta menuntut pengembalian modal dan keuntungan sehingga tarif cenderung lebih tinggi dibanding tol yang sepenuhnya dibiayai pemerintah.

Ketiga, rendahnya volume kendaraan di ruas baru memaksa operator menetapkan tarif lebih tinggi untuk menutupi biaya investasi. Keempat, inflasi dan biaya operasional, mulai dari perawatan jalan hingga sistem elektronik dan keamanan, turut mendorong kenaikan tarif.

Berapa tarif ideal? Tarif seharusnya menyesuaikan daya beli masyarakat, biaya operasional, dan standar regional. Beberapa langkah dapat ditempuh untuk mewujudkan tarif lebih ramah. 

Pertama, subsidi dari pemerintah untuk ruas strategis agar beban masyarakat berkurang. Kedua, skema pembayaran fleksibel, misalnya tarif lebih rendah untuk kendaraan harian atau melalui sistem elektronik. 

Ketiga, pembangunan tol berbiaya efisien melalui teknologi dan perencanaan matang. Keempat, tarif dinamis yang menyesuaikan waktu dan kepadatan kendaraan agar tetap terjangkau tanpa merugikan operator. 

Kelima, transparansi biaya sangat penting sehingga masyarakat memahami perhitungan mulai dari konstruksi, operasi, hingga margin investor.

Permasalahan tarif tol bukan sekadar soal angka. Ini terkait aksesibilitas transportasi, efisiensi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Jalan tol yang mahal tanpa standar jelas justru menjadi beban, bukan fasilitas. 

Dengan penyesuaian tarif yang mempertimbangkan daya beli dan biaya wajar, tol dapat berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi, bukan jalan eksklusif yang hanya dapat dinikmati sedikit orang.

Pengalaman saya pada Jumat malam itu menjadi cermin nyata. Tol yang seharusnya memudahkan, justru jarang dimanfaatkan oleh mereka yang seharusnya sangat membutuhkan. 

Jalan arteri tetap padat, kendaraan barang tetap lambat bergerak, dan masyarakat masih menanggung biaya serta waktu tambahan. Jalan tol, dengan harga yang lebih ramah, bukan hanya soal efisiensi waktu.

Jalan tol seperti itu akan menjadi sarana untuk mempercepat mobilitas, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Seiring pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, penyesuaian tarif tol menjadi agenda penting. Tol bukan sekadar proyek konstruksi, tetapi bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial melalui akses transportasi yang adil dan merata. 

Jika hal ini berhasil, tol di Indonesia tidak hanya akan mempersingkat perjalanan, tetapi juga mempersempit kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 20 Agustus 2025. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)