Esposin, SOLO -- Wali Kota Solo Respati Ardi memperjuangkan sejumlah program pembangunan agar mendapatkan pendanaan dari APBN 2026 ke pemerintah pusat. Respati mendatangi Kantor Staf Presiden, menteri, hingga DPR baru-baru ini.

Sekda Solo Budi Murtono menjelaskan Pemkot Solo bersurat ke pemerintah pusat supaya mendapatkan alokasi APBN 2026 untuk sejumlah program pembangunan. Kemudian Wali Kota Solo menyampaikan aspirasi langsung kepada menteri hingga DPR beberapa waktu terakhir.

“Beberapa yang kami upayakan ke pemerintah pusat adalah pendanaan Batik Solo Trans,” jelas dia kepada Espos ditemui di kantornya, kompleks Balai Kota Solo, Jumat (22/8/2025) siang.

Catatan Espos, Kemenhub berencana menyetop subsidi untuk layanan angkutan umum menggunakan moda bus dengan skema buy the service termasuk BST Solo mulai pada 2025. Pemkot Solo merespons dengan melakukan lobi ke Kemenhub.

Hasilnya, pemerintah pusat masih membiayai operasional koridor 1, 5, dan koridor 6. Tiga koridor BST itu beroperasi sejak pagi hingga pukul 21.00 WIB. Pemerintah pusat masih mengalokasikan APBN ke Solo pada 2025 setelah Pemkot Solo melakukan lobi-lobi sejak pertengahan 2024.

Sedangkan Dishub Solo memberikan layanan koridor 3 dan koridor 4 dengan pembiayaan dari APBD Solo. Koridor 2 tidak lagi dilayani bus BST melainkan feeder BST. Jumlah armada hingga jam pelayanan dikurangi mengingat APBD yang terbatas.

Selain BST, lanjut Sekda Solo, Pemkot Solo mengupayakan agar pemerintah pusat mengalokasikan dana dari APBN untuk pembelian peralatan di dua rumah sakit, yakni RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yang membutuhkan cath lab atau Catheterization Laboratory.

Cath lab merupakan laboratorium khusus di rumah sakit tempat dokter jantung melakukan prosedur diagnostik dan intervensi minimal invasif pada penyakit jantung dan pembuluh darah.

Kemudian RSUD Bung Karno yang membutuhkan CT scan, atau Computed Tomography scan. Berikutnya, diajukan pula pendanaan untuk program penataan kawasan kumuh meliputi hunian tapak hingga rumah susun.

“Penataan kawasan kumuh Sangkrah, program ini melanjutkan penataan yang sudah dilakukan selama ini. Lalu pembangunan Rusun Mojo Tower A, yang sudah dibangun sekarang ini tower B, lalu rusun Mojosongo,” ungkap dia.

Berikutnya, kata Sekda Solo, Pemkot Solo berjuang untuk mendapatkan dana alokasi khusus (DAK). Pemkot Solo membutuhkan DAK untuk perawatan jalan raya. DAK untuk jalan dihapus karena ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tahun ini.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto menerima audiensi Wali Kota Solo di Bina Graha pada Kamis (14/8/2025) untuk membahas kelanjutan program angkutan massal Buy The Service (BTS) di Solo. Pertemuan itu diunggah di akun Instagram Kantor Staf Kepresidenan RI.

Putranto menjelaskan BTS beroperasi di 12 koridor melayani Solo, Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali, sejak 2020. Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Plt Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Kasuri, untuk pendalaman teknis mengenai perubahan skema pembiayaan untuk layanan angkutan massal BTS yang dinilai sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan.

KSP menegaskan komitmen untuk mengawal sinergi pendanaan dan kebijakan agar transportasi publik Solo tetap optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai Asta Cita Presiden Prabowo.