Esposin, KARANGANYAR--Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar mulai memeriksa pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat terkait dengan pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah.

Pemeriksaan ini merupakan perintah langsung dari Kejaksaan Agung (Kejagung), sebagai bagian dari upaya pendalaman informasi terkait proses pengadaan tersebut. 

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Karanganyar Hartanto menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pemeriksaan di lingkungan Disdikbud Karanganyar selama satu pekan terakhir.

"Kami hanya berperan sebagai supporting bagi Kejaksaan Agung. Tugas kami adalah mengumpulkan dokumen-dokumen dan memeriksa saksi-saksi terkait pengadaan Chromebook di sini," ujarnya kepada Espos, Rabu (20/8/2025).

Menurut Hartanto, pengadaan Chromebook ini melibatkan beberapa sekolah di Karanganyar pada tahun 2021 dan 2022. Pihaknya sedang meneliti data pengadaan tersebut yang mana intinya mendukung Kejaksaan Agung dalam pengumpulan informasi ini. Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya tersangka dalam kasus ini, Hartanto menjelaskan pihaknya fokus pada dukungan yang diberikan kepada Kejaksaan Agung. 

"Nanti kita lihat kesimpulan dari Kejagung seperti apa," katanya. 

Saat ini, Hartanto mengatakan telah memanggil tiga saksi dari pejabat di Dinas Pendidikan Karanganyar. Ketiga saksi ini diperiksa terkait dalam pengadaan laptop tersebut. Pemeriksaan ini, menurut Hartanto, merupakan bagian dari upaya untuk memastikan apakah ada kejanggalan dalam proses pengadaan tersebut. "Kami akan bekerja dengan saksama dan mengikuti petunjuk yang diberikan. Jika diperlukan, kami akan memanggil saksi lain di kemudian hari," tuturnya.

Dengan langkah ini, diharapkan akan ada kejelasan terkait pengadaan Chromebook dan transparansi dalam penggunaan anggaran, khususnya di sektor pendidikan. Menurutnya pemeriksaan ini tindak lanjut atas instruksi Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook secara nasional. 

"Kami bertugas menelusuri alur distribusi dan pemanfaatan bantuan tersebut di wilayah hukum kami," katanya.