Espos.id, KAIRO - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan menyetujui usulan terbaru gencatan senjata dengan Israel. Mereka juga siap untuk melakukan perundingan untuk membahas diakhirinya perang dengan Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina dan menyebabkan penggusuran pemukiman serta kelaparan massal.

“Hamas bersama dengan faksi-faksi Palestina menyampaikan penerimaan mereka atas usulan yang diajukan kemarin oleh mediator Qatar dan Mesir,” ujar Hamas dalam pernyataan singkat pada Senin, (18/09/2025), dikutip dari Aljazeera. Times of Israel dan Channel 12 juga melaporkan bahwa Israel telah menerima tanggapan Hamas.

Sebuah sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan kepada Aljazeera bahwa usulan tersebut mencakup penghentian sementara operasi militer selama 60 hari, di mana tentara Israel akan berpindah lokasi agar bantuan kemanusiaan untuk Palestina bisa masuk. Dalam jangka waktu yang sama, 50 tawanan Israel akan ditukar dengan tawanan Palestina. Sumber tersebut menyatakan bahwa usulan ini merupakan awal menuju solusi yang menyeluruh.

Pengumuman Hamas muncul setelah perdana menteri dan mantan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengadakan pembicaraan dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi di Kairo. Hamas telah menerima usulan gencatan senjata dan pembebasan tawanan Israel dan tahanan Palestina sejak dua tahun terakhir, namun Israel menolak dan bersikeras untuk melanjutkan perang.

Yang menjadi masalah utama adalah mengenai durasi gencatan senjata yang akan dilakukan. Hamas menginginkan perang berakhir secara permanen, namun Israel terus mengupayakan gencatan senjata sementara yang memungkinkan mereka melakukan serangan kembali ke Gaza setelah tawanannya dibebaskan.  Israel terus maju dengan rencana untuk merebut Kota Gaza dengan membombardir pusat kota besar dan berkembang di daerah itu sambil berencana untuk menggusur paksa ratusan ribu warga Palestina di sana. 

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf mengenai rencana untuk Kota Gaza. Netanyahu juga menganggap bahwa Hamas sedang berada di bawah tekanan yang besar.  Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz juga mengatakan bahwa Hamas bersedia membahas kesepakatan pembebasan sandera, hanya karena khawatir bahwa Israel akan terus menakkukkan Kota Gaza.

Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich menyatakan bahwa ia menolak perjanjian gencatan senjata di Gaza. "Hamas kini berada di bawah tekanan besar akibat pendudukan Gaza karena mereka memahami bahwa hal ini akan menghancurkan mereka,” ujarnya. "Oleh karena itu, mereka berusaha menghentikannya kesepakatan parsial. Justru karena alasan ini, kita tidak boleh menyerah dan memberi musuh jalan keluar."

Para mediator diperkirakan akan mengumumkan apabila kesepakatan telah dicapai dan menetapkan tanggal untuk dimulainya kembali perundingan. Sejauh ini, upaya yang dilakukan Qatar dan Mesir untuk menghidupkan kembali perundingan agar terjadi gencatan senjata dalam watu yang lama masih gagal.

Pada bulan Maret, Israel secara sepihak melanggar gencatan senjata yang ditengahi oleh mediator Qatar, Mesir, dan AS yang mulai berlaku pada bulan Januari. Sejak saat itu, blokade yang dilakukan Israel terhadap pasokan bantuan telah menyebabkan krisis kelaparan dan mengakibatkan lebih dari 260 warga Palestina telah meninggal dunia. Negosiasi tidak langsung yang dilakukan Israel dan Hamas di Doha berlangsung beberapa pekan yang berakhir pada 25 Juli 2025 juga tidak mendapatkan hasil apa pun.

Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, yang mengunjungi perbatasan Rafah dengan Gaza pada Senin, dan mengatakan bahwa kunjungan tersebut adalah untuk mengonsolidasikan upaya bersama guna mendesak kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan secepat mungkin. 

Abdellaty juga menekankan urgensi mencapai kesepakatan ini karena melihat kondisi krisis kemanusiaan bagi lebih dari dua juta orang yang tinggal di Jalur Gaza. Hal ini juga sudah diperingatkan oleh PBB dan kelompok bantuan lainnya. Ia juga mengatakan bahwa keadaan di Gaza saat ini sudah di luar kendali.

Kepresidenan Mesir juga memberikan pernyataan bahwa el-Sisi dan Mohammed dengan tegas menolak pendudukan kembali Jalur Gaza oleh Israel dan pemindahan warga Palestina, serta menekankan urgensi untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. 

Profesor sejarah di Universitas Georgetown di Qatar, Abdullah Al-Arian mengomentari kunjungan Perdana Menteri Qatar ke Mesir. Ia mengatakan bahwa negosiasi serupa pernah terjadi sebelumnya, tetapi kurangnya kemauan politik Israel yang pada akhirnya menghambatnya. Ia juga menambahkan bahwa Israel terus melakukan genosida dan melakukan hal mengerikan belum pernah terjadi sebelumnya, serta tidak ada tekanan internasional untuk melakukan gencatan senjata.

“Secara historis, genosida tidak berakhir melalui solusi yang dinegosiasikan. …Genosida biasanya berakhir karena pihak yang melakukan genosida dipaksa untuk mengakhirinya, biasanya melalui tekanan eksternal maupun intervensi eksternal dalam bentuk apa pun, dan itu belum terjadi,” tegas akademisi tersebut kepada Al Jazeera.

Senin lalu kelompok hak asasi manusia Amnesty International menuduh Israel secara sengaja membuat penduduk Gaza kelaparan. Padahal, PBB dan kelompok-kelompok bantuan terus memperingatkan tentang kelaparan di wilayah Palestina. “Israel sedang secara sengaja membuat fenomena kelaparan di Jalur Gaza yang diduduki.” Kata Amnesty dalam sebuah laporan yang dikutip dari warga Palestina yang terlantar dan staf medis yang merawat anak-anak yang kekurangan gizi.

Saat ini, baik PBB maupun masyarakat internasional telah mengutuk Israel karena menghalangi bantuan memasuki wilayah yang dilanda perang.