Esposin, SOLO -- Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menekankan pentingnya Pemkot melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum mengambil sebuah kebijakan.

Dengan begitu setiap kebijakan yang diambil kepala daerah bisa diterima dan tidak memberatkan masyarakat. Hal itu Rudy sampaikan merespons fenomena kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB di sejumlah daerah yang menimbulkan gejolak di kalangan warga.

"Kalau mau menaikkan PBB itu pakai zonasi, hla itu masyarakat pasti akan bisa menerima. Artinya sebelum itu diputuskan sosialisasikan dulu kepada masyarakat. Kalau di Solo kan saya selalu menyampaikan 7-C itu, komunikasi, koordinasi dan ada solusi untuk masyarakat, baru sosialisasi dan realisasi kebijakan," ujar dia saat diwawancarai wartawan di Pucangsawit, Minggu (17/8/2025).

Rudy mengatakan Solo pernah hampir menaikkan tarif PBB hingga 400 persen. "Solo kemarin juga mau dinaikkan 400 persen ya kami langsung minta [kenaikan dibatalkan], karena tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Solo. Sehingga akhirnya dibatalkan," terang mantan Wali Kota Solo dua periode tersebut.

Ditanya apakah kebijakan menaikkan PBB bisa dilakukan, menurut Rudy, bisa bila melalui tahap koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat. "Bisa dilaksanakan, tapi ada koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dulu. Kalau masyarakat sudah merasa mampu untuk membayar PBB, tidak ada persoalan. Tapi tanpa ada komunikasi dan sosialisasi langsung dinaikkan, pasti masyarakat akan bergejolak," tegas dia.

Berdasarkan catatan Espos, kebijakan menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berdampak kepada kenaikan PBB di Solo terjadi pada 2023 saat era Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Ketika itu kenaikan PBB bervariasi, tapi ada yang mencapai 475 persen.

Sontak kebijakan itu menuai gejolak masyarakat dan partai politik, termasuk PDIP. Namun pada akhirnya kebijakan itu ditunda hingga batas waktu yang tak ditentukan.