Espos.id, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membantah adanya kenaikan gaji anggota legislatif. Bantahan itu ditegaskannya saat menanggapi pertanyaan mengenai kabar viral di media sosial mengenai gaji anggota DPR naik menjadi Rp3 juta per hari atau per bulan bisa mencapai Rp90 juta.

Puan menyebut kebijakan yang menyangkut fasilitas anggota DPR sejauh ini hanya yang terkait dengan pemberian kompensasi sebagai ganti tak ada rumah jabatan untuk para wakil rakyat yang baru menjabat.

"Enggak ada kenaikan [gaji], hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja," kata Puan Maharani saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025) sore, selepas mengikuti Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka, Jakarta.

Terkait tunjangan rumah dinas, kebijakan itu telah diterima untuk anggota DPR periode 2024–2029 karena mereka tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan.

Sebelum ini pada Oktober 2024 lalu, Puan menilai kebijakan itu efektif dan bermanfaat bagi para wakil rakyat yang baru. Dalam kesempatan itu, Puan menjelaskan tunjangan rumah dinas tersebut salah satunya bisa digunakan untuk memfasilitasi konstituen anggota dewan yang datang dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang dan lain-lain sebagainya," kata Puan.

Dalam kesempatan terpisah pada tahun lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan anggota DPR Periode 2024–2029 yang sudah memiliki rumah di Jakarta akan tetap mendapatkan tunjangan rumah dinas setelah adanya kebijakan bahwa Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tidak bisa lagi ditinggali oleh para wakil rakyat tersebut.

Indra mengatakan semua anggota DPR memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai undang-undang sehingga para wakil rakyat itu akan diperlakukan sama terkait tunjangan tersebut yang akan diterima bersamaan dengan gaji.

"Semua diperlakukan sama sehingga semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Indra saat meninjau Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Pada 4 Oktober 2024, Sekjen DPR Indra Iskandar mengumumkan anggota DPR periode 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Kebijakan itu diketahui publik sehari sebelumnya sebagaimana merujuk pada informasi yang termuat dalam Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal Penyerahan Kembali Rumah Jabatan Anggota. Surat itu yang diteken pada 25 September 2024 memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.