Esposin, SOLO--Jajaran DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo melakukan upacara memperingati HUT ke-80 RI di Taman Sunan Jogo Kali (TSJK) Pucangsawit, Jebres, Solo, Minggu (17/8/2025) siang.

Tampil sebagai pembina upacara, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. Saat diwawancara wartawan seusai upacara, Rudy, panggilan akrabnya, mengatakan tema upacara Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat.

"Ini untuk memperingati HUT ke-80 RI dengan tema berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Artinya apa yang menjadi pesan Ketua Umum pada saat kongres itu seluruh kader partai dari anak ranting, ranting, PAC, DPC, DPD, DPP, dan badan, departemen, harus turun ke bawah," ujar dia.

Rudy menyatakan setiap kader PDIP harus mengenal masyarakat, dan tahu betul permasalahan-permasalahan di lingkungan masing-masing. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang memungkinkan PDIP untuk memberikan solusi atau pembenahan, bisa langsung dieksekusi.

"Namun kalau PDIP belum mampu melakukannya, bisa kita komunikasikan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di wilayah tersebut. PDIP kan sesuai dengan perintah Ketua Umum, mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat," terang dia.

Rudy mengatakan kebijakan pemerintah yang membawa manfaat untuk masyarakat pasti didukung. "Kalau kebijakan itu dinikmati masyarakat dan masyarakat betul-betul merasakan, kita dukung penuh. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang anti-rakyat harus kita kritik," urai dia.

Rudy mencontohkan kebijakan kenaikan PBB hingga 1.000 persen di Cirebon dan 250 persen di Pati. "Yang Cirebon seperti sekarang ini yang 1.000 persen kenaikan PBB, kemarin di Pati, tanpa ada komunikasi dengan rakyat, itu harus kita lakukan kritik. Tapi kita harus berikan solusi yang baik untuk kepentingan masyarakat," papar dia.

Ditanya apakah banyaknya kebijakan menaikkan PBB karena efisiensi anggaran pemerintah pusat, Rudy tidak sependapat. "Oh enggak, sebetulnya enggak. Lha efisiensi kan yang di pusat kan. Tidak ada alasan efisiensi untuk langsung menaikkan PBB, tidak," ujar dia.

Rudy juga menekankan pentingnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah, seperti menaikkan PBB. "Sebelum diputuskan, sosialisasikan dulu kepada masyarakat," tegas dia.