Esposin, SRAGEN -- Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengusulkan sebanyak 2.139 orang tenaga honorer pelamar aparatur sipil negara (ASN) 2024 kategori R2, R3, R4, dan R5 diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu nanti, gaji mereka akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pos Belanda Barang dan Jasa. Estimasi kebutuhan anggaran untuk gaji itu mencapai Rp50 miliarannya.
Sebelumnya data tenaga honorer di Sragen yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) awalnya sebanyak 2.175 orang.

Atas dasar itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sragen melakukan verifikasi data tenaga honorer tersebut dan ditemukan tenaga honorer tidak aktif sebanyak 36 orang sehingga yang aktif sebanyak 2.139 orang.

"Ribuan tenaga honorer itu segera kami usulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Kami sudah memproses mereka. Mereka itu menjadi bagian dari pengaturan pemerintah sehingga mereka diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. BKN sudah meminta daerah-daerah supaya mereka diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu," jelas Sigit saat ditemui Espos.id di Stadion Taruna Sragen, Minggu (17/8/2025).

Dia menyatakan kalau mereka tidak diusulkan maka sama dengan memberhentikan mereka. Dia mengakui untuk gaji mereka diambilkan dari APBD Kabupaten Sragen. Kebutuhan anggaran senilai Rp50 miliran itu, jelas dia, tidak membebani APBD karena Pemkab Sragen melihat mereka sebagai orang yang harus diberi penghargaan atas kerja-kerja mereka.

Kepala BKPSDM Sragen, Kurniawan Sukowati, menyampaikan surat usulan tenaga honorer diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu sudah diajukan ke Bupati Sragen. Dia menyebut jumlah tenaga honorer yang diusulkan sebanyak 2.139 orang.

"Ya, awalnya 2.175 orang. Kami verifikasi dan ditemukan yang tidak aktif 36 orang. Mereka yang tidak aktif itu karena meninggal dunia. Ada yang dulu tidak hadir tes, dan lain-lain," jelas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sragen Sugiyamto menyampaikan data by name dan by address dari para tenaga honorer itu sudah diserahkan ke Komisi IV DPRD Sragen pada Sabtu (16/8/2025) pagi. Sugiyamto menyampaikan data itu kemudian diumumkan ke publik dengan cara dibagikan data itu kepada koordinator tenaga honorer terkait.

Upaya itu, jelas dia, menjadi kesepakatan dapar rapat audiensi tenaga honorer bersama BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Komisi IV DPRD Sragen. Dia menerangkan pengumuman data itu merupakan permintaan para tenaga honorer.

"Data itu diumumkan supaya kalau ada yang tercecer bisa diketahui dan bisa dikoordinasikan dengan OPD [organisasi perangkat daerah] terkait. Sebelum diusulkan, mereka yang tercecer bisa dikomunikasikan ke Komisi IV. Selanjutnya Komisi IV akan memanggil OPD terkait untuk adu data," jelas dia.