Bupati Pati Sudewo membatalkan rencana menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% setelah diprotes warga. Warga tetap berdemonstrasi menuntut Sudewo mundur. 

Keputusan membatalkan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan arahan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta aspirasi warga dan tokoh masyarakat. 

Keputusan itu tidak menyurutkan niat kelompok masyarakat menggelar demonstrasi pada 13 Agustus 2025. Selain menuntut pembatalan kebijakan kenaikan PBB, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut Sudewo mundur dari jabatan bupati.

Ada dua pelajaran penting dari gejolak politik di Kabupaten Pati itu. Pertama, pola komunikasi pejabat, politikus, apalagi kepala daerah dengan masyarakat yang harus menerapkan praktik komunikasi efektif, harus peka.

Komunikasi dan kepekaan harus mengedepankan resolusi atas berbagai kepentingan, setidaknya antara kepentingan teknokratis dan kepentingan riil warga.

Kedua, urusan keterbatasan fiskal daerah memang membutuhkan strategi cerdas dengan terobosan-terobosan yang meniscayakan dukungan penuh rakyat—setidaknya mayoritas rakyat, bukannya malah memupuk resistensi dari rakyat—seperti demonstrasi besar-besaran—yang berujung krisis kepercayaan dan legitimasi pemerintahan dan kepala daerah. 

Strategi dan terobosan cerdas itu semestinya berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar memungut retribusi dan pajak daerah tanpa penyediaan manfaat langsung yang dirasakan warga.

Penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini senilai Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan daerah tetangga, yaitu Kabupaten Jepara, yang mencapai Rp75 miliar. Penerimaan PBB di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Kudus masing-masing mencapai Rp50 miliar. 

Selama 14 tahun belakangan, PBB di Kabupaten Pati tidak naik. Secara geografis, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang dan Kabupaten Kudus. 

Kenaikan tarif PBB akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan rumah sakit umum daerah, serta sektor pertanian dan perikanan.

Peningkatan fiskal melalui pendapatan asli daerah butuh "skenario elegan" selain membebani warga dengan kenaikan pajak daerah dan retribusi. Menumpukan pendapatan asli daerah pada sektor pajak daerah dan retribusi niscaya membebani warga.

Harus ada skenario manfaat nyata yang dirasakan seluruh warga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, apabila pilihan yang diambil adalah menaikkan sektor pajak daerah dan retribusi. 

Di sinilah butuh strategi cerdas, peka, dan terobosan elegan. Saat PBB dinaikkan tanpa simulasi manfaat nyata di tengah inflasi dan biaya hidup yang makin naik hanya akan menjadi pemantik resistensi publik. 

Pembatalan kebijakan setelah gelombang protes memperlihatkan kelemahan perencanaan dan uji publik yang nihil. Kepala daerah semestinya peka dan mengantisipasi gejolak, bukan sekadar meredam setelah ledakan protes terjadi. 

Semua daerah butuh strategi fiskal yang transparan, partisipatif, dan menyentuh kebutuhan dasar. Tanpa itu, setiap kebijakan hanya akan berujung pada krisis kepercayaan. 

Aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (13/8/2025) menunjukkan Bupati Pati Sudewo gagal menunjukkan kemampuan pada urusan ini. Dia sama sekali tidak peka.