Sentimen
Undefined (0%)
13 Agu 2025 : 17.19
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Solo

DPRD Solo Siap Bantu Pemkot Naikkan Kembali Predikat Kota Layak Anak

13 Agu 2025 : 17.19 Views 22

Espos.id Espos.id Jenis Media: Solopos

DPRD Solo Siap Bantu Pemkot Naikkan Kembali Predikat Kota Layak Anak

Esposin, SOLO -- DPRD Kota Solo siap membantu Pemkot Solo untuk menaikkan kembali predikat Kota Layak Anak (KLA) yang tahun ini turun dari Utama ke Nindya. DPRD akan membantu hingga Solo bisa masuk kategori paripurna melalui regulasi hingga alokasi APBD Solo pada 2026.

“Ya, tentunya nanti akan kami dorong kembali agar upaya-upaya yang kemarin sudah maksimal di pemerintahan yang kemarin kaitannya dengan predikat Kota Layak Anak bisa ditingkatkan kembali. Karena sebenarnya kan kemarin kita berharap dari kategori predikat yang terakhir itu akan menuju Paripurna,” kata Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, saat diwawancarai wartawan di Balai Kota Solo, Rabu (13/8/2025).

Dia menjelaskan salah satu yang menjadi catatan yakni terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Budi akan menanyakan kepada anggota DPRD yang terlibat dalam Pansus RPJMD Solo.

“Jadi kekurangannya di mana nanti kami akan bantu tentunya, support Pemerintah Kota Solo dalam rangka menuju Kota Layak Anak yang Paripurna,” papar dia.

Menurut dia, DPRD Solo mendukung kembali kegiatan-kegiatan anak muda terutama Forum Anak Surakarta dari tingkat kelurahan sampai di tingkat kota supaya lebih aktif berkegiatan dalam rangka  mendukung Kota Layak Anak.

“Kalau Perda sudah, memang kami mendukung di dalam rangka kota layak anak yang ada di perlindungan anak, perlindungan perempuan itu di dalam Perda sudah dimaksimalkan,” jelas dia.

"Coba nanti di 2026 ini kan kebetulan kami baru membahas KUA PPAS 2026. Kaitannya dengan apa dinas terkait nanti dilihat apakah juga sudah menganggarkan kaitannya dengan dukungan-dukungan untuk Forum Anak Solo,” lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, predikat Kota Layak Anak Solo turun satu tingkat dari kategori Utama menjadi Nindya pada 2025. KLA terdiri dari lima kategori dari yang terendah sampai tertinggi, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Paripurna. Belum ada kota/kabupaten yang meraih KLA Paripurna sejauh ini. 

Penilaian itu diumumkan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jakarta, Jumat (8/8/2025) malam.

Wali Kota Solo Respati Ardi hadir menerima piagam penghargaan KLA kategori Nindya 2025 di Jakarta. Piagam itu diserahkan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan kepada Wali Kota Solo.

Komitmen dan Kesungguhan

Kementerian PPPA memberikan penghargaan KLA kepada 355 kabupaten/kota, yang terdiri dari 22 kategori Utama, 69  kategori Nindya, 125 kategori Madya, dan 139 kategori Pratama. Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) turut diberikan kepada 13 provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan Kabupaten/Kota di wilayahnya dalam mewujudkan KLA.

Sementara itu, Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menjelaskan penghargaan KLA merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kesungguhan para kepala daerah beserta jajarannya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

“Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kesungguhan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajarannya dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak,” ujar Menteri PPPA melalui laman resmi Kementerian PPPA.

"Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan negara untuk memenuhi seluruh hak anak, memberikan perlindungan, serta menghargai pandangan mereka, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Menteri PPPA mengatakan mewujudkan KLA bukanlah tugas yang mudah tanpa adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah, dukungan kebijakan, serta program terpadu yang berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Menurut dia, jumlah daerah penerima penghargaan KLA 2025 cenderung menurun dibanding 2023 yang mencapai 360 daerah. Penurunan ini diakibatkan beberapa tantangan, salah satunya adalah masa transisi kepemimpinan kepala daerah dan pergantian SDM di berbagai wilayah. 

“Kondisi tersebut menegaskan perlunya sistem transfer pengetahuan yang efektif agar konsep pembangunan KLA yang telah berjalan dapat terus diupayakan secara berkesinambungan,” ungkap dia.

Sentimen: neutral (0%)