Espos.id, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump, kembali melakukan tindakan kontroversial dengan mengambil alih kepolisian di Ibu Kota Washington, D.C., dan menempatkannya dalam kendali pemerintah federal. Dia juga memerintahkan Garda Nasional AS untuk  dikerahkan ke ibu kota negara sebagai reaksi untuk kerawanan kriminalitas yang disebutnya sangat tinggi. 

Dalam sistem pemerintah federal di AS, kekuasaan dan wewenang pemerintah federal atau pemerintah pusat dengan segala lembaganya dipisahkan secara tegas dari pemerintah daerah. Pemerintah federal hanya bisa mencampuri urusan pemerintah daerah dalam kondisi darurat yang harus didefinisikan dengan cermat dan atas permintaan pemerintah daerah setempat atau jika pemerintah daerah melanggar aturan pemerintah federal.

Presiden Trump sudah beberapa kali bertindak sepihak dan melangkahi pemerintah daerah, seperti ketika dia memerintahkan pengiriman pasukan Garda Nasional dan Korps Marinir untuk mengendalikan kerusuhan di Kota Los Angeles, California, beberapa waktu lalu. 

"Saya mengerahkan Garda Nasional untuk membantu memulihkan hukum, ketertiban, dan keamanan publik di Washington, DC," ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (11/8/2025) didampingi oleh pejabat pemerintahan termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Jaksa Agung Pam Bondi, seperti diberitakan channelnewsasia.com. "Ibu kota kita telah dikuasai oleh geng-geng dan penjahat yang kejam," kata dia.  "Departemen Kepolisian Metropolitan dan otoritas federal akan didukung dalam upaya ini, upaya yang sangat besar, 800 personel Garda Nasional yang akan kami kerahkan. Dan masih banyak lagi, jika perlu, jauh lebih banyak lagi," kata Trump.

Hegseth menambahkan bahwa unit Garda Nasional diperkirakan tiba di ibu kota dalam satu pekan ke depan.

Trump juga mengatakan bahwa Jaksa Agung Bondi akan mengawasi pengambilalihan kepolisian. Ratusan petugas dari lembaga federal, termasuk FBI, ICE, DEA, dan ATF, telah dikerahkan dalam beberapa hari terakhir.

Trump kembali menggunakan kekuasaan eksekutif untuk mencampuri urusan yang terjadi di kota-kota dan membantah tudingan bahwa ia sedang menciptakan krisis untuk memperluas wewenangnya sebagai presiden.  Pada konferensi pers yang sama, Trump mengisyaratkan bahwa Chicago bisa menjadi target berikutnya. Ia juga menyebut kota itu sebagai "bencana" dan menambahkan, "Semoga LA memperhatikan."

Selama kampanyenya, Trump sering menyoroti kota-kota yang mayoritas dikuasai oleh Partai Republik Demokrat seperti Baltimore, Chicago, dan Washington—yang memiliki populasi warga kulit hitam yang besar ketika membahas kejahatan kekerasan.

Wali Kota Washington, D.C., yang berasal dari Partai Demokrat, Muriel Bowser, membantah klaim Trump dengan mengatakan bahwa kota itu tidak mengalami lonjakan kejahatan dan menekankan bahwa kejahatan kekerasan mencapai tingkat terendah dalam lebih dari tiga dekade tahun lalu. Menurut kepolisian kota itu , tingkat kekerasan turun 26% dalam tujuh bulan pertama tahun 2025, setelah sebelumnya turun 35% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, kejahatan turun sebanyak 7%.  

Muriel menyampaikan dengan tegas dalam konferensi pers bahwa ia dan pemerintahannya akan bekerja sama dengan pemerintah federal sekaligus menolak pernyataan Trump tentang kota tersebut. Ia menilai bahwa undang-undang tersebut memberikan presiden kekuasaan yang luas untuk mengambil alih sementara kepolisian, namun ia menegaskan kembali pandangannya bahwa kota tersebut aman.

Jaksa Agung Distrik Columbia, Brian Schwalb, dalam sebuah unggahan di X menyebutkan bahwa tindakan Trump sebenarnya tidak perlu dan melanggar hukum. Ia juga menambahkan bahwa kantornya sedang meninjau tindakan hukum yang bisa diambil. Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, juga mengkritik langkah tersebut di platform yang sama bahwa pengambilalihan departemen kepolisian setempat oleh Trump tidak berdasar dan tidak ada kredibilitas dalam masalah hukum dan ketertiban.

Pengiriman pasukan Garda Nasional adalah taktik yang digunakan Trump di Los Angeles, di mana ia mengerahkan 5.000 tentara pada bulan Juni sebagai respons terhadap unjuk rasa penggerebekan imigrasi oleh pemerintahannya. Para pejabat negara bagian dan lokal menolak keputusan Trump karena dianggap tidak perlu dan bisa memprovokasi situasi.

Dalam mengambil alih Departemen Kepolisian Metropolitan, Trump menggunakan pasal dalam Undang-Undang Home Rule yang mengizinkan presiden menggunakan kekuatan tersebut selama 30 hari ketika terdapat kondisi khusus yang bersifat darurat. Profesor hukum Universitas Minnesota, Jill Hasday, mengatakan bahwa ketentuan tersebut dibuat sebagai tindakan darurat sementara, bukan pengambilalihan permanen.

Trump juga berjanji untuk menghapuskan pemukiman tunawisma dari taman federal di ibu kota tanpa memberikan detail rencana relokasi. Pemerintah federal memiliki sebagian besar taman di Washington, yang menjadikan pemerintah memiliki wewenang hukum untuk mengambil alih lokasi tersebut. Namun, para aktivis mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa memaksa orang untuk meninggalkan kota sepenuhnya.

Berdasarkan hukum, militer AS secara umum dilarang untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan penegakan hukum domestik.