Sentimen
Undefined (0%)
8 Agu 2025 : 17.49
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Wonogiri

Partai Terkait

KUA PPAS Wonogiri Tahun 2026 Ditetapkan Rp1,98 Triliun

8 Agu 2025 : 17.49 Views 4

Espos.id Espos.id Jenis Media: Solopos

KUA PPAS Wonogiri Tahun 2026 Ditetapkan Rp1,98 Triliun

Esposin, WONOGIRI—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1,98 triliun.

Penetapan itu dilakukan pada sidang paripurna di Gedung DPRD Wonogiri, Jumat (8/8/2025). Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Wonogiri dalam Membahas Rancangan KUA PPAS itu dibacakan Sekretaris DPRD Wonogiri Edy Tri Hadyantho. 

Ditemui Espos selepas sidang paripurna, Edhy mengatakan KUA PPAS Kabupaten Wonogiri 2026 sudah digedok senilai Rp1,9 triliun. KUA PPAS itu rinciannya pendapatan daerah sebesar Rp1,8 triliun yang terdiri atas pendapat asli daerah senilai Rp348 miliar dan pendapatan transfer sebanyak Rp1,54 triliun.

Kemudian belanja daerah ditetapkan sejumlah Rp1,98 triliun. Defisit anggaran sebesar Rp87,7 miliar ditutup melalui pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan sebesar Rp88,2 miliar dan pengeluaran sebanyak Rp500 juta. 

“Kalau melihat susunan KUA PPAS, memang APBD 2002 berkurang. Tahun ini APBD Wonogiri sekitar Rp2,4 triliun. Terus KUA PPAS tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,9 miliar,” kata Edhy.

Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Sriyono, menerangkan  salah satu rekomendasi dalam pembahasan KUA PPAS itu adala perlu penyesuaian APBD 2026 menyusul rencana penyederhanaan birokrasi berupa struktur organisasi dan tata kerja serta nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri. 

Dia menyebut perampingan OPD itu akan diupayakan rampung tahun ini, sehingga penyesuaian anggaran belanja di OPD yang digabung itu bisa disesuaikan untuk tahun depan. 

“Perampingan ini untuk efisiensi anggaran. Kita tahu, pada 2027 belanja pegawai maksimal harus 30% dari APBD. Sementara sekarang masih sekitar 42%,” kata Sriyono saat ditemui Espos di kantornya.

Politikus PDIP itu belum bisa memastikan OPD apa saja yang akan dirampingkan. Akan tetapi, dia menjamin perampingan OPD itu tidak akan mengurangi pelayanan masyarakat. Sebab masing-masing bidang dalam OPD yang akan digabung itu akan tetap beroperasi. 

Sentimen: neutral (0%)