Esposin, PATI – Setelah mencermati perkembangan situasi dan aspirasi masyarakat, Bupati Pati Sudewo resmi membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250%. Pengumuman ini disampaikan Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025).

Pembatalan tersebut membuat tarif PBB-P2 akan kembali seperti semula atau sama dengan tahun 2024. Pembatalan kenaikan PBB ini juga dilakukan demi menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan mendukung kelancaran perekonomian serta pembangunan daerah.

“Bagi yang sudah telanjur membayar, selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah, teknisnya akan diatur oleh BPKAD [Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah] bersama kepala desa,” kata Sudewo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Espos, Jumat sore.

Sudewo menambahkan keputusan pembatalan ini bakal berdampak pada tertundanya rencana pembangunan yang telah masuk dalam perubahan anggaran 2025. Seperti pekerjaan infrastruktur jalan hingga perbaikan plafon RSUD Suwondo yang rusak, terpaksa ditunda.

“Termasuk rencana penataan alun-alun, yang semula akan dibuat lebih nyaman dan estetis, juga batal dikerjakan tahun ini,” bebernya.

Sudewo juga meluruskan bahwa “Pati Mutiara” hanyalah tema Hari Jadi Pati. Sedangkan slogan resmi Kabupaten Pati tetap “Bumi Mina Tani”.

“Yang penting kita tetap kompak, solid, dan gotong royong membangun Pati demi Pati yang maju,” ucapnya.

Sekadar diketahui, sebelum putusan pembatalan ini, tepatnya saat kirab perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati yang ke-702, Sudewo mengumumkan kenaikan yang semula bisa mencapai 250%, akan diturunkan. Namun, setelah mencermati perkembangan situasi dan aspirasi masyarakat, putusan pembatalan yang diambil.

Sudewo pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kedamaian di tengah dinamika yang terjadi. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas dinamika yang terjadi menjelang peringatan hari jadi.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, mengingatkan akan pentingnya komunikasi dan tak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. Oleh karenanya, terkait kebijakan Sudewo yang menaikkan PBB-P2 hingga 250%, ia menilai perlu dilakukan pengkajian ulang.

“PBB prinsip sesuaikan kemampuan daerah. Tak boleh bebani masyarakat. Perintah saya evaluasi, kaji, kalau perlu turunkan,” kata Luthfi.