Esposin, PATI – Riuh persoalan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati menarik perhatian Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, mengingatkan akan pentingnya komunikasi dan tak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat.

Keriuhan itu berawal dari adanya kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250%. Ahmad Luthfi, mengingatkan akan pentingnya komunikasi dan tak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat.

“Sudah saya sampaikan ke Bupati Pati untuk dibuka komunikasi terkait public complain di wilayahnya. Sehingga tetap bisa jaga kondusifitas,” kata Luthfi seusai acara pencanangan Gerakan Menanam Batas Tanah di Purworejo, Kamis (7/8/2025).

Terkait kebijakan Sudewo yang menaikkan PBB-P2 hingga 250%, Luthfi menilai perlu dilakukan pengkajian ulang. Sebab, suara-suara yang muncul di lapisan masyarakat, perlu diserap ulang untuk menentukan angka yang pas.

“PBB prinsip sesuaikan kemampuan daerah. Tak boleh bebani masyarakat. Perintah saya evaluasi, kaji, kalau perlu turunkan,” tegasnya.

Di sisi lain, Luthfi menilai kemarahan warga Pati soal kenaikan PBB-P2 akibat komunikasi buruk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Oleh karenanya, ia mengingatkan akan pentingnya menggandeng seluruh lapisan masyarakat, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam pengambilan keputusan.

“Kurang sosialisasi dan keterbukaan ini. Setelah ini akan buka dialog secepatnya. [Sudewo] sosialisasikan, pajak itu dari masyarakat untuk masyarakat. Prinsip, jangan bebani warga,” sambungnya.

Luthfi berharap permasalahan kenaikkan PBB-P2 di Pati bisa diselesaikan dengan komunikasi secara baik. Sehingga, aksi unjuk rasa yang sempat direncanakan pada 13 Agustus 2025, tak perlu terjadi.

“Tak usah sampai demo. Sifatnya nanti justru merugikan kerukunan dan kesatuan Pati, termasuk Jateng. Saran saya segera turun, lakukan brainstorming,” pesannya.

Diberitakan sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Bupati Pati, Sudewo, menantang warganya yang menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Dalam video tersebut, ia bahkan menantang masyarakat untuk mengerahkan 50.000 demonstran.

Pernyataan itu memicu reaksi luas dari publik, terutama di Kabupaten Pati. Warganet menilai sikap tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Dampaknya, Gerakan Pati Bersatu secara resmi mengajukan izin unjuk rasa yang akan digelar pada 13–14 Agustus 2025, dengan target mobilisasi 50.000 demonstran.

Salah satu akun Instagram yang menyebarkan video tersebut adalah @folkjog. Saat artikel ini ditulis, unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 3,4 juta kali dan mengundang 25.000-an komentar.

“Siapa yang melakukan aksi penolakan, Yayak Gundul, silakan lakukan. Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh mengerahkan, saya tidak akan gentar, tidak akan merubah keputusan,” kata Sudewo dalam video yang diunggah @folkjog.