Espos.id, JAKARTA - Data statistik menjadi salah satu faktor penting pertimbangan pengambilan berbagai keputusan. Karena itu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sangat vital  perannya.

Jadi masalah ketika penyedia data statistik tidak dipercaya atau tidak disukai oleh penguasa yang menganggapnya "merekayasa data." Inilah yang terjadi di Amerika Serikat ketika Presiden Donald Trump memecat Komisaris Biro Statistik Tenaga Kerja (Bureau of Labor Statistics/BLS), Erika McEntarfer, tak lama setelah lembaga itu merilis data ketenagakerjaan pada Jumat (1/8/2025) lalu. Trump menyebut pemecatan dilakukan karena lembaga statistik itu merilis data yang dilebih-lebihkan untuk memberi citra buruk bagi pemerintahannya.

Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas data ekonomi AS, yang merupakan andalan bagi para pebisnis dan investor AS dan seluruh dunia dalam mengambil keputusan sebagai pertimbangan terkait dinamika ekonomi global. 

Asosiasi Nasional Ekonomi dan Bisnis AS memperingatkan bahwa pemecatan Erika McEntarfer yang tidak berdasar berisiko menimbulkan kerugian jangka panjang bagi lembaga-lembaga yang mendukung stabilitas ekonomi Amerika.  "Hal ini dapat membuka peluang bagi campur tangan politik dan tentu saja akan merusak kepercayaan terhadap statistik federal yang digunakan oleh bisnis, pembuat kebijakan, dan individu untuk membuat keputusan-keputusan  terpenting mereka," ujar Erica Groshen, Ketua BLS di era Presiden Barack Obama, seperti dikutip Al Jazeera.

Groshen menyatakan bahwa apabila pemecatan Erika dan pejabat lainnya dibiarkan, Presiden Trump bisa saja membuat kebiasaan memecat pimpinan lembaga statistik atau badan lainnya yang tak disukainya.  "Kemudian dia mungkin akan menggantinya dengan orang-orang yang memprioritaskan misi politiknya daripada misi lembaga mereka, menjaga standar etika, atau integritas ilmiah," kata Groshen.

Peristiwa ini bisa berdampak pada kepercayaan ekonomi global terhadap data ekonomi resmi AS. Meskipun pengaruh ekonomi negara lain seperti Cina dan India semakin meningkat, AS tetap merupakan penyumbang perekonomian terbesar di dunia dengan selisih yang cukup jauh. Produk Domestik Bruto (PDB) AS yang mencapai sekitar US$30,3 triliun menyumbang lebih dari seperempat perekonomian global. 

Setelah pemecatan McEntarfer, para kritikus dengan cepat mencatat adanya kesamaan dengan taktik yang dikaitkan dengan para pemimpin kuat yang berusaha untuk meningkatkan persetujuan publik atas kebijakan mereka. 

Lawrence Summers, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan AS di bawah Presiden Bill Clinton, menggambarkan pemecatan tersebut sebagai damppak demokrasi yang memberi jalan kepada otoritarianisme. Sementara Scott Sumner, profesor ekonomi di Universitas Bentley di Waltham, Massachusetts, mengatakan langkah Trump membuat AS terlihat seperti era republik diktatorial. Namun dia menyebut harus dilihat apakah Trump akan berusaha memanipulasi angka-angka ekonomi pemerintah secara langsung atau tidak.

Di masa periode kedua pemerintahan Trump, kualitas data ekonomi AS sudah menjadi perhatian selama beberapa waktu karena pembekuan perekrutan baru pegawai federal dan pemotongan staf di sejumlah lembaga.

Maret lalu, Menteri Perdagangan Howard Lutnick membubarkan dua komite ahli yang memberi nasihat kepada pemerintah mengenai statistik ekonomi, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan ekonom. Pada bulan Juni,  BLS juga mengumumkan bahwa mereka telah berhenti mengumpulkan data terkait harga di beberapa kota di AS karena keterbatasan sumber daya. Tetapi, bahkan sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, respons terhadap survei di kalangan publik dalam beberapa tahun terakhir sudah menurun yang membuat pengumpulan data semakin sulit, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keakuratannya.