Esposin, NEW YORK — Konferensi PBB di New York mengenai solusi dua negara antara Palestina dan Israel telah mengadopsi kerangka kerja terpadu dan dapat ditindaklanjuti, kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan.

“Dokumen akhir konferensi ini merupakan kerangka kerja yang terpadu dan dapat ditindaklanjuti untuk mengimplementasikan solusi dua negara serta mencapai perdamaian dan keamanan bagi semua pihak,” ucapnya dalam konferensi tersebut pada Selasa (29/7/2025), sebagaimana dikutip oleh televisi milik pemerintah, Al Ekhbariya.

Kendati demikian, Pangeran Faisal bin Farhan tidak merinci isi dokumen tersebut.

Konferensi PBB selama dua hari, yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, mempertemukan para pejabat tinggi untuk membahas cara untuk mengakui negara Palestina dan implementasi solusi dua negara.

Dari 193 negara anggota PBB, setidaknya 142 telah mengakui negara Palestina, yang dideklarasikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di pengasingan pada tahun 1988.

Menjelang konferensi, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan September.

Dalam sesi pembukaan konferensi pada Senin (28/7), bin Farhan menekankan bahwa mencapai keamanan di Timur Tengah dimulai dengan memberikan hak-hak sah rakyat Palestina. Ia juga menyerukan diakhirinya bencana kemanusiaan di Gaza serta pertanggungjawaban bagi pihak yang bertanggung jawab.

Ia menegaskan kembali bahwa Arab Peace Initiative 2002 tetap menjadi dasar untuk resolusi yang adil.

Inisiatif tersebut mengusulkan normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dengan imbalan penarikan penuh Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki sejak 1967 dan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Israel dan Amerika Serikat sama-sama menentang konferensi tersebut, dengan Washington mengklaim bahwa itu dapat memperpanjang perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Konferensi berlangsung di tengah serangan brutal tentara Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina.

Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan kekurangan pangan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah kantong tersebut.