Esposin, SOLO -- Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengatakan polemik yang terjadi antara dirinya dengan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD Solo terkait pembahasan Perubahan APBD Solo 2025 belum lama ini merupakan hal wajar.

Hal itu, menurut dia, justru merupakan hal yang bagus ke depannya sebagai fungsi kontrol. "Saya rasa ini memang kita sebagai institusi negara eksekutif Pemkot dan DPRD ada dinamika itu hal yang diharapkan supaya ada fungsi kontrol," ujar dia saat diwawancarai Espos, Senin (28/7/2025).

Respati menyatakan situasinya akan bagus ketika masing-masing pihak menjalankan fungsi kontrol. "Sama-sama fungsi kontrol itu bagus untuk ke depannya," sambung mantan Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Solo tersebut.

Respati mengatakan sejumlah programnya dipastikan tak masuk di Perubahan APBD Solo 2025. Namun dia bertekad memasukkan program-program itu di APBD Solo 2026. "Ada beberapa program tidak masuk tapi nanti kita perjuangkan di 2026," jelas dia.

Wakil Ketua DPRD Solo, Daryono, mengatakan pembahasan Perubahan APBD 2025 sudah selesai saat pembahasan KUPA-PPAS 2025. Sehingga ketika pembahasan Perubahan APBD 2025 sudah lebih terkondisi. "Kami berkomitmen mengikuti di KUPA-PPAS," ujar dia.

Daryono menjelaskan penekanan dari postur Perubahan APBD 2025 adalah menyeimbangkan belanja modal dengan belanja operasional. Sebab proporsi belanja modal Solo selama ini belum berimbang. "Masukan ke kami di situ," terang dia.

Penyebab dari ketidakberimbangan itu efek dari perubahan aturan yang beberapa hal dulu bukan di belanja barang dan jasa menjadi masuk di belanja barang dan jasa. Ihwal program unggulan Wali Kota, menurut Daryono, sedari awal disepakati dihilangkan.

Kekecewaan Respati

"Memang dari awal itu disepakati dihilangkan. Jadi pas di pembahasan KUPA PPAS," tutur dia. Salah satunya program promosi kota menggunakan influencer dengan anggaran Rp650 juta. Ada juga dana hibah Wali Kota Solo senilai Rp5,8 miliar.

"Di perubahan APBD 2025 [program Wali Kota] memang masih terbatas. Secara umum nanti dimasukkan di APBD 2026. Beliau setahu saya akan fokus di 2026. Karena di 2025 hanya di perubahan dan sangat terbatas, jadi kurang leluasa sih. Sebagian yang sudah masuk rumah siap kerja dan UMKM center," urai dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Respati Ardi sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada salah satu fraksi di DPRD Solo lantaran tidak mau mengawal Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Solo 2025-2029.

Hal itu Respati ungkapkan di forum rapat paripurna DPRD Solo, Rabu (9/7/2025) siang. Hadir dalam forum itu Wawali Solo, Astrid Widayani, empat pimpinan DPRD Solo, anggota DPRD Solo, serta pejabat eksekutif.

Respati menyampaikan inspirasi dari RPJMD-nya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), yang notabene warga Solo. Tapi ada fraksi DPRD Solo yang tidak mau mengawal Raperda RPJMD.

"Saya ingin menyampaikan inspirasi RPJMD saya adalah salah satu warga Solo yaitu Bapak H Ir Joko Widodo. Tapi uniknya ada satu fraksi yang tidak mengawal Banggar RPJMD," ungkap dia.

Saat diwawancarai wartawan seusai rapat, Respati tidak menyebut fraksi mana yang dia maksud. Dia meminta awak media untuk mengecek presensi di rapat-rapat Pansus RPJMD. "Enggak tahu, nanti cek saja lah absennya. Aku ya ora ngerti kok," aku dia.

Alasan PSI

Respati mengaku menyayangkan sikap fraksi tersebut. Sebab, menurut dia, sudah ada mekanisme yang mengatur hal-hal teknis pembahasan raperda. "Aku ya bingung, kan jelas ada mekanismenya. Iya sangat menyayangkan," sambung dia.

Dari informasi yang dihimpun Espos, fraksi yang tidak hadir di Banggar adalah PSI. Di sisi lain, PSI memberikan alasan kenapa tidak hadir di Banggar. "Statement Mas Wali Kota perlu dikerucutkan. Karena memang kalau PSI sendiri kenapa tidak hadir di Banggar, kami rasa pembahasan sudah selesai di komisi-komisi. Karena ada yang namanya pra-KUPA yang dibahas di komisi-komisi," ujar anggota FPSI yang juga Wakil Ketua DPRD Solo, Muhammad Bilal, saat dimintai tanggapan Espos, Rabu (9/7/2025).

Dia mengatakan pembahasan di Banggar DPRD Solo bersamaan waktunya dengan pematangan rapat Kongres PSI. "Kami H-10 dari kongres, jadi kami tentunya konsentrasi sebagai panitia lokal waktu pembahasan itu bersamaan dengan pematangan rapat terkait kongres," kata dia.

Tapi Bilal menyatakan FPSI klir terkait pembahasan KUPA-PPAS. "Terkait pembahasan KUPA-PPAS kami klir kok, kami membantu. Bahkan ketika ada kebingungan dasar hukum terkait surat dari Perpres turun, lalu harus menyesuaikan dan lain-lain, kami ikut konsultasi untuk memastikan yang dilakukan DPRD dan Pemkot Solo tidak menyalahi aturan," urai dia.

Bilal menilai pernyataan Respati dalam forum rapat paripurna DPRD Solo kurang elok. "Terkait perasaan pribadi itu kalau disampaikan di ruang publik dan membuat ambigu itu juga saya rasa kurang elok begitu. Jadi PSI terbuka, kami juga berkomitmen, konsisten untuk mendukung program Wali Kota Solo dari mulai pencalonan all out, bisa dicek," tegas dia.