Espos.id, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap industri manufaktur seringkali menjadi sasaran praktik premanisme oleh berbagai pihak. Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar mengatakan praktik premanisme telah mengganggu iklim usaha Tanah Air.

“Mirisnya, memang di samping di sektor-sektor kegiatan usaha seperti ritel, perhubungan, tambang dan sebagainya, justru memang di sektor industri pengolahan manufaktur itu paling terkena dampaknya terkait praktik-praktik premanisme,” kata Sanny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Menurut Sanny, premanisme berkaitan erat dengan masalah kurangnya lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Di samping itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga memicu premanisme.

“Dalam penyerapan [tenaga kerja] itu tidak terjadi atau bahkan justru malah banyak melalui PHK itu menjadi praktik-praktik gangguan-gangguan keamanan itu terjadi [premanisme]. Jadi memang ada korelasinya, di samping kesigapan dari para aparat keamanan juga masih dibutuhkan,” terangnya.

Di sisi lain, Sanny menilai penertiban yang dilakukan aparat keamanan melalui operasi seperti razia belum cukup menghentikan praktik premanisme. Dia menyebut praktik premanisme tidak muncul saat operasi keamanan itu dilakukan. Namun, kondisi ini berbanding terbalik saat operasi itu tak dilakukan. “Memang begitu ada operasi ya rapi [tidak ada premanisme], dan begitu tidak ada operasi kemudian timbul,” imbuhnya.

Sanny menuturkan wilayah di Jawa Barat seperti Tangerang, Banten, Bekasi, Karawang, Subang, wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi wilayah industri manufaktur yang paling rawan mengalami praktik premanisme. Namun, praktik ini juga meluas ke wilayah lain, termasuk Batam. “Sampai ke daerah Kepulauan Riau juga di Batam khususnya. Jadi memang ini [premanisme] sangat mengganggu,” ujarnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menuturkan bahwa praktik premanisme memengaruhi sisi penawaran (supply side) dan sisi permintaan (demand side). Dari sisi penawaran, Ajib mengatakan bahwa premanisme menambah biaya produksi dan membuat ongkos usaha menjadi lebih mahal sehingga tak kompetitif.

Sementara jika dilihat dari sisi permintaan, praktik ini mengurangi minat masyarakat. “Yang kami dorong adalah dalam skala yang lebih besar scoop yang lebih besar yaitu mengurangi premanisme dalam segala bentuknya untuk mendorong low cost economy sehingga competitiveness kita dalam konteks domestik juga bisa lebih meningkat,” pungkasnya.