Esposin, SOLO--Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Soloraya mengapresiasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan. Namun dengan catatan, program benar-benar dapat diaplikasikan secara teknis dan ada sosialisasi secara menyeluruh. 

Ketua Apersi Soloraya, Sam'ari, mengatakan secara regulasi Apersi sangat mengapresiasi kebijakan KUR utk perumahan. Menurutnya kebijakan tersebut di satu sisi akan lebih membuka potensi pasar semakin luas serta lebih memberi kemudahan untuk MBR dalam kepemilikan rumah.

Dia menjelaskan dari para developer anggota Apersi juga akan mendukung penuh. 

"Dari anggota Apersi akan mendukung penuh asalkan kebijakan tersebut benar-benar bisa diaplikasikan secara teknis serta sudah disosialisasikan kepada masyarakat umum secara nasional. Setidaknya ada petunjuk pelaksanaan [juklak] dan petunjuk teknis [juknis] yang sudah disahkan oleh kementerian teknis terkait," kata dia, Minggu (27/7/2025). 

Sam'ari menambahkan pihaknya berharap dengan adanya KUR Perumahan tersebut nantinya bisa lebih membantu daya beli MBR serta mampu menggerakkan roda ekonomi yang saat ini melemah.

Dia juga mengatakan belum lama ini para Ketua DPD asosiasi tingkat provinsi telah diundang oleh BP Tapera untuk diskusi mengenai KUR Perumahan. Hanya, lanjutnya, belum sepenuhnya disosialisasikan.

"Masih pada tahapan permintaan input dan masukan pihak swasta," kata dia. 

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berupaya mematangkan skema KUR perumahan agar dapat mencapai empat indikator utama. Keempatnya adalah mengoptimalkan tingkat penyerapan, memastikan ketepatan sasaran, menjaga rasio kredit macet (NPL) tetap rendah, dan mendorong UMKM naik kelas.

“Skema terus dimatangkan, karena sebagian adalah subsidi dari pemerintah, sehingga harus dilakukan dengan sangat akuntabel,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul. 

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengupayakan aturan terkait Kredit Usaha Rakyat atau KUR sektor Perumahan dapat terbit pada pekan ini.

"Kita usahakan pekan ini," ujar Ara saat ditemui di Jakarta, Senin (28/7/2025), seperti dilansir Antara.

Aturan tersebut, lanjutnya, akan mengatur sejumlah aspek penting seperti sasaran penerima KUR Perumahan, kategori profesi yang berhak, plafon kredit, suku bunga, hingga tenor pinjaman.

Skema KUR bakal menjadi strategi pemerintah dalam menciptakan akses pembiayaan masyarakat di sektor perumahan.

Kementerian PKP menargetkan skema ini mampu mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah, dengan anggaran KUR senilai Rp130 triliun.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang memfinalkan formula agar program ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Sosialisasi yang masif juga tengah disiapkan agar publik memahami manfaat dan mekanisme program ini.

Menteri PKP juga mengusulkan agar skema ini turut menjadi solusi mengatasi backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Salah satu pendekatan utamanya ialah memaksimalkan penyerapan rumah subsidi.

KUR Perumahan akan menyasar sisi penawaran (supply side) dan sisi permintaan (demand side). Sisi penawaran terkait dengan pengembang (developer), kontraktor, serta ekosistem perumahan lainnya yang terhubung langsung dengan pembangunan perumahan.

Sedangkan sisi permintaan terkait dengan usaha kecil menengah (UKM) yang mengembangkan usahanya untuk sektor perumahan seperti rumah toko (ruko), homestay, dan seterusnya. Penggunaan KUR untuk merenovasi rumah juga masuk dalam sisi permintaan ini.

Berdasarkan pembahasan sementara, pemanfaatan dana dari Danantara sebesar Rp130 triliun untuk KUR perumahan akan dimanfaatkan untuk dua sasaran tersebut, yakni Rp117 triliun menyasar sisi penawaran dan Rp13 triliun menyasar sisi permintaan.