Esposin, SOLO - Sebagai sebuah provinsi, Jawa Tengah (Jateng) dipandang memiliki berbagai tantangan dalam upaya pembangunan. Salah satunya, Jateng memiliki populasi penduduk dengan jumlah besar, yang tidak sebanding dengan jumlah fiskalnya. 

Anggota DPD-MPR, Abdul Kholik, menyampaikan setidaknya ada 8 masalah pembangunan Jateng berdasarkan hasil pengawasan DPD. Pertama, Jateng kelebihan populasi, dengan sekitar 38,23 juta jiwa di dalamnya. Kedua, sampai saat ini Jateng masih terlalu bertumpu pada Jateng Utara (Pantura) sebagai pusat pembangunan. Dia juga menyebut masih ada disparitas antarkawasan.  Dia mencontohkan tingkat kemiskinan di Semarang hanya 4% sedangkan di Kebumen 16,76%. 

Secara keseluruhan, populasi penduduk miskin di Jateng juga disebut masih besar, yaitu sekitar 3,70 juta jiwa (10,47%). Ketergantungan pada produk dari luar juga disebut masih sangat berpengaruh. Sementara produk unggulan daerah minim. Hasil pengawasan DPD juga menunjukkan masih kurangnya konektivitas infrastruktur di Jateng, serta adanya ancaman dan tekanan kerusakan ekologis.

Secara populasi, Jateng bisa disandingkan dengan sebuah negara. Sebab populasi Jateng adalah dua kalinya populasi Kamboja yang hanya sekitar 17 juta jiwa. Populasi Jateng juga disebut lebih besar dari Australia yang hanya sekitar 27 juta jiwa. 

"Jadi populasi ini tidak pas untuk sebuah provinsi," kata dia dalam Rembuk Soloraya dengan tema Integrasi Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, yang digelar di Radya Litera Griya Solopos, Selasa (29/7/2025). 

Di sisi lain dengan populasi yang setara sebuah negara, namun secara fiskal tidak mengimbangi. Menurut Kholik, secara fiskal, Jateng masih berada di tataran provinsi, kurang lebih maksimal Rp111 triliun. Sebagai solusi dari persoalan tersebut, DPD  merekomendasikan perlu adanya akselerasi.

"Perlu ada lompatan untuk bisa mengejar ketertinggalan opportunity yang terbuang, dan mengatasi masalah yang semakin berat. Pertama, dibutuhkan pusat-pusat daerah," kata dia. 

Berbicara mengenai sektor pengembangan, menurutnya ada tiga sektor yang menjadi tumpuan fundamental. Di antaranya adalah sektor agro atau pertanian, maritim dan pariwisata. Untuk sektor maritim dapat dikembangkan di wilayah utara dan selatan. Sedangkan sektor pertanian dan wisata bisa dikembangkan di semua wilayah. Kemudian dalam mengembangkan investasi, menurutnya, mestinya juga tidak lepas dari sektor-sektor tersebut. 

Selanjutnya, perlu ada konsolidasi wilayah yang lebih efektif. Dari DPD merekomendasikan maksimal ada 5 zona. Dari situ, perlu adanya kolaboratif antar kawasan. Dia juga menilai perlunya pusat-pusat pertumbuhan baru ke depannya. Tidak hanya terpusat di Semarang atau kota-kota tertentu.