Espos.id, JAKARTA — Keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya harus didukung oleh investasi yang tepat dan regulasi. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka Indonesia Railway Conference 2025 bertajuk Railway Transformation for Innovation and Sustainable Development yang diselenggarakan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (29/7/2025). 

 Dia menuturkan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu dijadikan sebagai pelajaran yang baik agar nantinya konstruksi lanjutan kereta cepat Bandung hingga Surabaya berjalan efektif dan efisien. "Pelajaran ini bukan tentang saling menyalahkan, tetapi tentang mengenali celah-celah yang ada, apa yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga kita dapat memastikan masalah serupa tidak terulang," kata AHY.

Lebih lanjut, AHY juga menekankan pemerintah akan menggandeng investor guna menemukan kerja sama investasi yang tepat dalam mendukung pembangunan kereta cepat yang bakal terbentang dari Jakarta hingga Surabaya. Untuk itu, dia menyebut saat ini pihaknya tengah menggodok regulasi baru yang bakal menjadi payung hukum pelaksanaan konstruksi Kereta Cepat Jakarta - Surabaya.

"Kami sedang menyiapkan kerangka regulasi baru. Pengalaman dari proyek Jakarta-Bandung menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada harus berkembang untuk memenuhi tuntutan sektor yang kompleks dan dinamis ini," tandasnya. 

AHY menambahkan, konstruksi Kereta Cepat Jakarta - Bandung hingga Surabaya bukan sekadar melanjutkan proyek. Hal itu mencerminkan visi ambisius pemerintah yang hendak meningkatkan konektivitas Pulau Jawa dengan mobilitas yang lebih cepat, bersih, dan terintegrasi. "Semangatnya jelas, kita harus membangun dengan lebih baik, merencanakan dengan lebih baik, dan melaksanakan dengan lebih baik," pungkasnya. 

Ia mengatakan apabila nantinya proyek kereta cepat Jakarta, Bandung dan Surabaya terwujud maka otomatis akan berdampak positif terhadap banyak aspek terutama perekonomian. Moda transportasi ini akan memangkas waktu perjalanan secara signifikan dan meningkatkan efisiensi. "Tentu saja menghasilkan manfaat ekonomi dengan menghubungkan kota-kota, industri, dan pelabuhan di seluruh Pulau Jawa," kata dia.

Di saat bersamaan, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur moda transportasi tidak hanya terfokus pada jalur darat. Namun juga meliputi transportasi udara maupun laut. Hal ini ditujukan agar konektivitas transportasi yang inklusif dapat diimplementasikan. 

"Masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat bergantung pada seberapa baik kita mengintegrasikan sistem transportasi darat dan laut," ujarnya. Apalagi, kata dia, sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal atau bermukim di wilayah pesisir. Artinya, pembangunan maritim bukanlah hal yang sekunder namun menjadi sentral bagi pertumbuhan nasional.

Berdasarkan catatan bisnis.com, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam realisasinya mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Hal itu terjadi salah satunya didorong oleh hantaman pandemi Covid-19 hingga krisis global yang berdampak pada laju perekonomian Indonesia.

Sebagai strategi waktu itu pemerintah pun menyetujui penjaminan utang dari China menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun.

Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75% atau sekitar Rp64,8 triliun. Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp8,3 triliun.

Beban pembengkakan biaya dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta. Tak berhenti disuru, pihak CBD akhirnya kembali memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4% dan tenor 30 tahun. Secara total utang Indonesia dalam proyek Kereta Cepat yang kemudian diberi nama Whoosh ini mencapai Rp73,1 triliun.