Esposin, LONDON — Pemerintah Inggris akan mengakui negara Palestina sebelum pemilihan umum berikutnya pada 2029, kata Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Jonathan Reynolds.

Berbicara kepada Sky News pada Senin (28/7/2025) Reynolds mengatakan bahwa para menteri ingin dan akan mengakui negara Palestina.

Ketika ditanya apakah pengakuan itu akan dilakukan dalam periode parlemen saat ini, Reynolds mengatakan: “Dalam parlemen ini, ya. Maksud saya, jika hal itu memberikan terobosan yang kita butuhkan.”

“Namun jangan lupa, kita hanya bisa melakukan ini sekali. Jika kita melakukannya secara simbolis saja, tidak menghasilkan akhir dari konflik ini, lalu ke mana kita akan pergi setelah itu?’ tambahnya.

Menanggapi situasi yang sangat menghancurkan di Jalur Gaza, ia mengatakan: “Mengenai pengiriman bantuan lewat udara kita tidak bisa menunggu — kita harus melakukan sesuatu.”

“Kita semua bisa menyaksikan hilangnya rasa kemanusiaan yang terlihat jelas,” tambahnya.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer saat ini tengah menghadapi tekanan dari sejumlah anggota senior pemerintah untuk segera mengakui negara Palestina, berdasarkan sejumlah laporan.

Komite Urusan Luar Negeri Parlemen baru-baru ini juga menyerukan agar pemerintah segera mengakui perwujudan negara Palestina dengan berani dan tegas sebagai bagian dari persiapan bersama para sekutu untuk solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

“Frustrasi besar di antara banyak kalangan masyarakat Inggris karena pemerintah terus bertindak terlalu sedikit dan terlalu lambat,” kata Emily Thornberry, ketua komite tersebut.

Sebagai bentuk tekanan tambahan terhadap Starmer, lebih dari 200 anggota parlemen lintas partai menandatangani surat terbuka yang mendesaknya untuk mengakui negara Palestina.

Langkah Prancis

Sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis siap mengakui kedaulatan Palestina pada September 2025 setelah ia mendeklarasikannya di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina,” ucap Macron dalam pernyataannya di media sosial X.

Ia melanjutkan, “Saya akan membuat pernyataan ini di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, September mendatang.”

Macron menegaskan bahwa gencatan senjata, pembebasan semua sandera, dan pengantaran bantuan kemanusiaan adalah hal yang sangat dibutuhkan rakyat Gaza saat ini.

“Prioritas yang mendesak saat ini adalah untuk mengakhiri perang di Gaza dan menghantarkan bantuan kepada masyarakat sipil,” ujar dia.

Lebih lanjut, demiliterisasi Hamas serta jaminan keamanan dan pembangunan kembali bagi Gaza adalah tujuan selanjutnya, kata Macron.

Ia mengatakan bahwa dalam jangka panjangnya, komunitas internasional harus bahu-membahu memastikan berdirinya Negara Palestina dan menjamin negara tersebut dapat bertahan.

Namun demikian, Macron berharap Palestina berperan dalam mewujudkan keamanan kawasan dengan “menerima demiliterisasi dan mengakui penuh Israel”.

Presiden Prancis itu mengungkapkan bahwa langkah ini selaras dengan kehendak rakyat Prancis untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.

“Ini adalah tanggung jawab kami – sebagai warga Prancis, bersama warga Israel, Palestina, serta mitra Eropa dan mitra sedunia – untuk membuktikan bahwa perdamaian masih mungkin tercapai,” kata Macron, menambahkan.

Macron juga menyatakan telah menyampaikan surat terkait niat Prancis mengakui Palestina tersebut kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

Surat tersebut, yang tersedia dalam versi Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Ibrani, turut diunggah bersama pernyataan komitmen pengakuan Palestina yang disampaikan Macron di media sosial X.

Prancis dan Inggris Sempat Berselisih soal Pengakuan Palestina

Laporan The Telegraph pada 4 Juli lalu mengungkapkan bahwa Prancis dan Inggris sempat berselisih mengenai waktu maupun pendekatan yang paling tepat terkait pengakuan Palestina.

Presiden Macron disebut ingin mengakui Palestina lebih dini dan hendak mendorong Perdana Menteri Keir Starmer melakukan hal yang sama. Namun, sumber dari pemerintah Inggris menyatakan pihaknya masih segan terhadap isu pengakuan itu.

Militer Israel telah melakukan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang telah menewaskan hampir 60.000 warga Palestina dengan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan krisis pangan sangat parah.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.