Esposin, PYONGYANG — Korea Utara pada Selasa (29/7/2025) mengatakan bahwa Amerika Serikat harus mengakui negara itu sebagai negara bersenjata nuklir jika ingin melanjutkan perundingan bilateral.

Dilansir Sputnik dan Oana, Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Korea Utara, KCNA, bahwa “pengakuan atas posisi DPRK yang tak tergoyahkan sebagai negara bersenjata nuklir... harus menjadi prasyarat untuk memprediksi dan mempertimbangkan segala hal di masa depan.”

DPRK merupakan singkatan dari Democratic People's Republic of Korea, nama resmi Korea Utara.

Meskipun mengakui bahwa hubungan pribadi antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump tidak buruk, Kim Yo Jong yang juga pejabat senior partai yang berkuasa, bersikeras bahwa upaya dari Washington untuk memanfaatkan hal itu guna mendorong denuklirisasi Korea Utara akan dianggap sebagai sebuah ejekan.

“Jika Amerika Serikat gagal menerima kenyataan yang telah berubah dan tetap bersikeras pada pendekatan di masa lalu yang telah gagal, pertemuan antara DPRK dan AS hanya akan menjadi ‘harapan’ sepihak dari pihak AS,” katanya.

Dalam pertemuan puncak bersejarah pertama antara AS dan Korea Utara pada Juni 2018 di Singapura, Trump dan Kim sepakat bahwa Washington akan memberikan jaminan keamanan kepada Pyongyang dengan imbalan denuklirisasi secara penuh di Semenanjung Korea.

Namun, mereka tidak mampu mampu menjembatani kesenjangan antara tuntutan AS dan permintaan Korea Utara untuk pelonggaran sanksi saat pertemuan kedua mereka di Hanoi pada Februari 2019.

Setelah Trump dan Kim bertemu kembali di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan Korea Utara dan Selatan pada Juni 2019. Amerika Serikat dan Korea Utara mengadakan pertemuan tingkat kerja di Stockholm pada Oktober 2019, tetapi gagal membuat kemajuan.

Kim Yo Jong menekankan bahwa kemampuan nuklir Korea Utara dan situasi geopolitik telah berubah secara radikal sejak pertemuan-pertemuan tersebut.

Korea Utara menandatangani pakta kerja sama pertahanan bilateral dengan Rusia pada Juni tahun lalu, yang mencakup ketentuan tentang bantuan timbal balik jika salah satu negara diserang.