Sentimen
Undefined (0%)
24 Jul 2025 : 20.21
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Solo

Partai Terkait

Polemik LKK, Pengurus LPMK Solo Ancam Mundur Jika Pemkot Paksakan Perwali Baru

24 Jul 2025 : 20.21 Views 10

Espos.id Espos.id Jenis Media: Solopos

Polemik LKK, Pengurus LPMK Solo Ancam Mundur Jika Pemkot Paksakan Perwali Baru

Esposin, SOLO -- Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK Kota Solo terus memperjuangkan penolakan terhadap Peraturan Wali Kota atau Perwali tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). 

Termasuk pada Kamis (24/7/2025), Forum LPMK mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada rombongan DPRD Solo yang sedang melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR.

Pesan itu berisi permintaan kepada Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, dan para pimpinan fraksi supaya menyampaikan pesan kepada pimpinan Komisi II DPR bahwa Forum LMPK Kota Solo menolak ketentuan yang mengatur pemberian SK kepengurusan mereka oleh lurah masing-masing.

Ketentuan itu bakal termuat dalam Perwali yang saat ini tengah disusun. Hal itu dikonfirmasi Murjioko saat diwawancarai Espos melalui telepon, Kamis. "Mohon disampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa kami Forum LPMK Kota Surakarta menolak SK LPMK dari lurah," tutur dia.

Murjioko mengatakan Forum LPMK Kota Solo juga menilai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat tidak bisa diterapkan di Solo. Sebab Solo bukan kabupaten dan struktur pemerintahan yang ada kelurahan, bukan desa.

"Bila mana Wali Kota tetap memaksakan SK LPMK oleh lurah, maka kami siap mundur dari LPMK," ungkap Murjioko. Dia mengakui mengirimkan pesan WA kepada legislator Fraksi PDIP di Komisi II DPR, Aria Bima, terkait polemik tersebut.

"Ini kan sedang pada pertemuan, diskusi. Semua sudah saya japri [jalur pribadi], termasuk Pak Aria Bima yang memimpin juga saya japri ini," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pasal dalam draf Perwali Solo tentang LKK Tahun 2025 ditolak oleh Forum LPMK Kota Solo. Polemik pasal-pasal itu telah bergulir di DPRD Solo.

Bahkan pada Rabu (2/7/2025), Komisi I DPRD Solo telah melakukan rapat kerja bersama LPMK, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesra Pemkot Solo untuk membahas polemik itu. 

Wakil Ketua Komisi I DPRD Solo, Suharsono, sampai terlibat adu argumentasi dengan Kabag Hukum Setda Solo, Yeni Apriliawati. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan Perwali tersebut.

Sentimen: neutral (0%)