Espos.id, JAKARTA - Proyeksi defisit APBN pada 2025 diperkirakan mencapai 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu dilaporkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025), sebagai perkembangan aktual seputar pembahasan APBN 2024 dan 2025 yang sebelumnya berlangsung di DPR.

"Outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," katanya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menjelaskan, pembahasan mencakup dua agenda utama, yaitu RUU tentang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang sedang dibahas bersama Badan Anggaran DPR, serta evaluasi semesteran terhadap pelaksanaan APBN 2025.

Dalam proses ini, Kementerian Keuangan tetap berupaya memastikan laporan keuangan pemerintah pusat dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sri Mulyani menyatakan bahwa meskipun terdapat tekanan fiskal, pemerintah akan tetap melanjutkan tindak lanjut atas berbagai temuan dan rekomendasi audit, serta menjaga kesinambungan fiskal agar tetap sehat dan kredibel.

Sebelumnya diberitakan, capaian kinerja keuangan negara pada 2024 menunjukkan tren positif dan terkendali, sebagaimana dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa.

Defisit APBN 2024 tercatat sebesar 2,30% dari PDB, masih dalam kisaran target kebijakan fiskal yang ditetapkan. Sementara itu, rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 12,70%, melampaui target 12,27%, dan realisasi pendapatan negara juga melampaui target.

Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan pengawasan penerimaan negara pun berada di atas target, sejalan dengan pengelolaan fiskal yang semakin akuntabel dan berdampak di masyarakat.

Lebih jauh Sri Mulyani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Rancangan APBN 2026 difokuskan pada pembiayaan program prioritas pemerintah dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan mendorong reformasi regulasi. "Belanja difokuskan kepada program-program penting, kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik," katanya menyampaikan arahan Presiden Prabowo.

Menurut Sri Mulyani, sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, perbaikan sekolah dan madrasah, serta pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan menjadi inti pembahasan bersama Presiden. Pemerintah juga akan memperkuat belanja pada sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan dasar dan menengah, digitalisasi sekolah, hingga pengembangan riset dan inovasi.

Ia menambahkan, defisit akan dijaga dalam batas yang sehat maksimal tiga persen, agar tetap memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar APBN tidak menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Menkeu mendorong reformasi regulasi agar diperkuat, sehingga mempermudah investasi, perdagangan, dan memperluas peran lembaga, seperti Danantara, dalam tata kelola aset negara.

Sri Mulyani meminta publik menantikan pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus mendatang, yang akan menjadi momentum penting dalam menyampaikan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional 2026.