Esposin, KLATEN – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki peran strategis terutama dalam pengentasan kemiskinan.

“Jadi tahap pembentukan sudah selesai. Fase kedua atau chapter kedua memasuki pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ini ditandai 108 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hari ini di seluruh Indonesia,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat ditemui seusai peluncuran kelembagaan Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Senin (21/7/2025).

Disinggung indikator keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Budi mengungkapkan dari sisi stabilisasi pasokan serta harga. “Bahwa koperasi bisa berjalan dan koperasinya harus untung,” kata Menkop Budi Arie.

Koperasi Merah Putih nantinya menjadi alat strategis untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka stunting hingga menghilangkan peran tengkulak/ rentenir yang selama ini merugikan masyarakat.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama stakeholder lainnya akan melakukan pendampingan secara berkelanjutan bagi koperasi yang belum berjalan dengan baik. "Nanti yang belum beroperasi kita akan dorong supaya semua koperasi desa/ kelurahan Merah Putih ini bisa segera beroperasi," kata Menkop Budi Arie.

Untuk menjamin keberlanjutan usaha Koperasi Merah Putih serta menghindari potensi fraud yang diakibatkan salah kelola, Kemenkop menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya. Hal ini diperlukan sebagai langkah preventif menghindari penyalahgunaan anggaran/ pembiayaan yang dikelola oleh Koperasi. 

Menkop Budi Arie juga menegaskan untuk meningkatkan sistem pengawasan yang handal, Koperasi Merah Putih didorong untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam menjalankan bisnisnya. Pihaknya menargetkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan tumbuh pusat dan menumbuhkan simpul ekonomi baru di desa-desa.

"Kita tidak mau program ini gagal, karena itulah keterlibatan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk menggerakkan dan juga mengawasi pengoperasian koperasi desa Keluar Merah Putih," kata Menkop Budi Arie.

Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) Ferry Juliantono yang juga selaku Koordiantor Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih menjelaskan pemerintah menargetkan pada Oktober 2025 seluruh Koperasi Merah Putih yang telah diresmikan hari ini dapat beroperasi sepenuhnya.

Dengan target ini diharapkan kehadiran Koperasi Merah Putih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Peluncuran ini menjadi momentum kebangkitan dari Koperasi dan momentum bagi bergeloranya lagi tentang sistem ekonomi Pancasila," kata Wamenkop.

Pada saat tahap operasional, Wamenkop menekankan pentingnya persiapan model bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait. Strategi ini diharapkan eksistensi Kopdes/ Kel Merah Putih dapat berkembang sesuai target pembentukannya.

“Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah berharap koperasi dapat mengejar ketertinggalan, memperkuat aset, dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu bersaing secara nasional,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, mengungkapkan kepala daerah sudah diinstruksikan melakukan pengawasan langsung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pegawasan itu mulai dari legalitas hingga kesiapan infrastruktur.

Pengawasan terkait status badan hukum koperasi serta kesiapan sarana dan prasarana sesuai potensi unggulan masing-masing. "Di desa itu punya produk unggulan apa? Kita sesuaikan di sana. Dengan begitu nanti seluruh koperasi akan segera membentuk gerai-gerai yang sudah disiapkan," kata Ahmad Luthfi.

Tak harus membangun gedung baru, Luthfi mengungkapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menempati gedung lama seperti bekas sekolah atau gudang yang tidak terpakai.

Gedung yang tak termanfaatkan itu bisa difungsikan sebagai gerai apotek, sentra pupuk, hingga layanan keuangan dan perbankan. "Jadi tergantung potensi desa. Ada apotek, sentral pupuk, posnya, layanan untuk perkreditan. Jadi secara simultan mereka melengkapi dirinya,” kata Ahmad Luthfi.

Dia menjelaskan pendampingan terus dilakukan. Pasalnya, tidak serta merta koperasi yang sudah terbentuk langsung bisa berjalan. “Tiga, lima bulan akan terus berkembang. Tidak serta merta langsung siap, tapi minimal sarana infrastrukturnya kita perkuat dulu untuk pelaksanaan koperasi ini," ungkap Ahmad Luthfi.

Seluruh Kepala Desa (Kades) bakal didampingi para bupati dan wali kota untuk membentuk gerai. Di Jawa Tengah, sudah ada 8.523 Koperasi Desa Merah Putih. “Yang sudah ada 11 koperasi menerima sertifikat. Targetnya sampai akhir tahun, separuh dari total koperasi sudah bagus. Tapi tidak semuanya langaung beroperasional, minima bertahap," jelasnya.