Esposin, SOLO -- Bantuan permodalan usaha untuk Koperasi Merah Putih atau KMP senilai Rp15 juta/koperasi di 54 kelurahan Kota Solo yang digagas Wali Kota Respati Ardi batal dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025. Respati akan fokus pada penguatan literasi koperasi bagi pengurus KMP di Solo.

“Ini [anggaran permodalan] kami alihkan sebagian. Kami fokuskan untuk penambahan literasi koperasi [untuk pengurus KMP] agar mereka semakin kuat,” kata dia saat meninjau KMP Banyuanyar, Sabtu (19/7/2025).

Ditanya soal beberapa KMP yang belum beroperasi karena terkendala permodalan, Mas Wali menyebut akan memfasilitasi pengajuan permodalan dengan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank Jateng. Syaratnya, menurut dia, KMP harus kuat terlebih dahulu baik dari segi keanggotaan hingga unit bisnisnya.

“Kami akan fasilitasi untuk pengajuan permodalan ke perbankan Himbara maupun Bank Jateng. Saya komitmen untuk mengawal program KMP di Solo,” tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta para pengurus koperasi untuk tidak takut atau khawatir soal permodalan. Sebab pemerintah akan memfasilitasi pinjaman permodalan bagi KMP melalui Himbara dengan plafon (batas atas) Rp3 miliar.

“Koperasi ada uangnya tidak usah takut, ada tiga miliar [rupiah] itu plafonnya,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KMP Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Solo, Bambang Tri Antono, menilai tidak adanya anggaran untuk bantuan modal KMP dalam APBD Kota Solo adalah kabar yang mengecewakan bagi KMP yang hanya punya modal minim. Dia sebelumnya berharap dengan suntikan modal Rp15 juta dari APBD bisa menambah modal usaha KMP yang ia pimpin.

“Bagi KMP yang belum mempunyai modal yang cukup tentunya ada kekecewaan. Karena harapannya modal yang dikucurkan APBD itu kan bisa untuk menambah modal selain dari anggota berupa simpanan pokok atau wajib,” kata dia saat dihubungi Espos, Kamis (10/7/2025).

Dengan tidak adanya bantuan modal dari APBD, lanjut Bambang, KMP mau tidak mau hanya mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota. Akan tetapi berdasarkan hitung-hitungan yang ia lakukan simpanan pokok maupun wajib belum memungkinkan untuk menjalankan usaha secara maksimal.

Diketahui simpanan pokok KMP Kelurahan Nusukan adalah Rp50.000 per anggota, sedangkan simpanan wajib Rp10.000 per bulan. Adapun lini bisnis yang direncanakan adalah perdagangan umum yang akan menyuplai barang ke warung-warung tradisional di kelurahan setempat.

Bambang mengungkapkan kondisi KMP Nusukan masih kesulitan untuk mendapatkan anggota baru. Hal itu berpengaruh pada perolehan modal awal usaha.

“Belum memungkinkan untuk memulai usaha dengan modal saat ini. Pasalnya modal baru berasal dari anggota sendiri. Ketika kami sosialisasi kepada masyarakat untuk bergabung belum mendapat respons yang bagus, jadi belum ada anggota baru yang mendaftar,” tandasnya.