Esposin, SOLO - Solopos Best Brand Innovation (SBBI) Awards 2025 dinilai memiliki peran penting untuk menggairahkan pembangunan di Jawa Tengah (Jateng). Brand bukan hanya diperlukan untuk dunia usaha.

Di kalangan pemerintahan, khususnya di daerah, brand juga dibutuhkan untuk pengembangan wilayah dan menumbuhkan investasi. Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, pun menyebut kepala daerah harus bisa menjadi marketing untuk daerahnya.

Menurut Luthfi, ajang SBBI 2025 menjadi momentum penting untuk kembali mengingatkan pentingnya menjaga brand yang menjadi karakter suatu daerah. Selain di sektor usaha, pihaknya juga mengajak semua kepala daerah di Jateng untuk memiliki karakter yang kuat dalam melaksanakan tugas di wilayah masing-masing.

"Khususnya di Jateng, membangun Jateng harus punya karakter. Saat kita menjabat, maka karakter kita mestinya melayani, yang setara dengan yang dilayani, itulah brand kita. Sebab tanpa itu sifat feodal pemimpin akan muncul, merasa harus selalu di atas," kata dia saat memberikan sambutan dalam pembukaan SBBI Award 2025, di Hotel Alila Solo, Jumat (18/7/2025).

Di sisi lain dia menyampaikan saat ini brand yang tengah dikuatkan di Jateng adalah pemerintahan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat serta mampu menguatkan kolaborasi dengan para bupati/wali kota bahkan sampai ke tingkat desa.

“Itu harus diciptakan sebagai brand atau karakter,” kata dia.  

Menurutnya Asa Cita dari Presiden Indonesia harus bisa ditarik menjadi RPJMD di masing-masing daerah, kemudian dijabarkan menjadi tugas yang harus dilaksanakan. Terlebih baginya saat ini merupakan momentum yang tepat untuk membangun Republik Indonesia secara optimal. Pelaksanaan pemilu serentak tahun lalu telah mewujudkan pemilihan presiden, gubernur, bupati/wali kota, termasuk DPR dan DPRD secara bersamaan. Artinya dalam satu periode Indonesia bisa memiliki presiden, gubernur, bupati/wali kota serta DPR dan DPRD yang baru semua.

“Maka penjabaran ini jelas, dan nafasnya sama. Mau tidak mau siapapun yang jadi pejabat publik saat ini harus bisa menjabarkan ini,” lanjutnya.

Dengan pemerintahan yang baru ini diharapkan tidak ada lagi cerita selisih perencanaan atau anggaran antar pemerintahan, yakni pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya pembangunan nasional seperti jalan tol, juga bisa disambut oleh penataan jalan provinsi dan jalan kabupaten bahkan sampai ke desa, sehingga semuanya dapat terintegrasi.

Di sisi lain, dia menyampaikan di Jateng saat ini memiliki visi misi untuk maju berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045. Untuk itu perencanaan yang disiapkan diharapkan juga bisa berjalan baik dengan dukungan pemerintahan di daerah. Misalnya saja untuk 2025 ini Pemerintah Provinsi Jateng menargetkan Pembangunan insfrastruktur bisa terselesaikan.

Maka secara tidak langsung, RPJMD di 2025 pada sektor infrastruktur harus digenjot dan didukung dari para bupati/wali kota di Jateng. Ketika target tersebut terpenuhi, diharapkan pada 2026, target penguatan swasembada pangan bisa terealisasi dengan baik. Di mana untuk Jateng Swasembada Pangan di 2026 nanti, baik gubernur, bupati/wali kota sampai di tingkat desa, harus bergerak dengan tujuan yang sama.

“Dengan infrastruktur yang sudah dibangun di 2025 harapannya di 2026 swasembada sudah siap,” kata dia.  

Bicara tentang anggaran daerah, dia menyebut PAD di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota jika dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan lainnya akan sangat kurang. Untuk itu kepala daerah diharapkan bisa menciptakan brand daerahnya untuk bisa menarik investasi masuk. Harus ada jaminan kemanan, perizinan yang mudah, serta adanya dukungan lain yang mendukung iklim investasi di daerah. Selain itu penting untuk mengembangkan aglomerasi wilayah untuk menumbuhkembangkan ekonomi baru yang tidak dikendalikan oleh salah satu bupati/wali kota, tapi secara bersama-sama. Bahkan kerja sama lintas provinsi hingga lintas negara pun akan sangat diperlukan.

“Para bupati/wali kota dan gubernur harus bisa menciptakan brand dan bisa menjadi manager marketing [untuk wilayahnya]. Untuk bisa menjual wilayahnya atau bisa mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri,” kata dia.

Menurutnya Jateng memiliki potensi besar untuk pengembangan iklim investasi. Baik dari sisi lahan, tenaga kerja hingga masalah keamanan yang mendukung. Dia mengatakan saat ini di Jateng tepatnya pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonominya mencapai sekitar 4,96%, atau lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang ada di angka 4,87%. Dari sisi investasi, pada triwulan I 2025 di Jateng mencapai sekitar Rp21,85 triliun. Angka tersebut naik sebesar Rp4,29 triliun dibandingkan triwulan IV 2024, yakni Rp17,56 triliun.

Namun di luar itu, lanjutnya, dibutuhkan peran semua pihak untuk mendukung pembangunan Jateng ke depan. Selain pemerintah termasuk pemerintah daerah, peran akademisi, NGO, pelaku usaha dan media juga memiliki peran yang penting.  

“Kita harus bersama. Artinya kita harus membentuk super tim baik dari pemerintah provinsi dengan dinasnya, kota/kabupaten dengan dinasnya, kampus, NGO, wirausaha seperti Kadin dan lainnya, serta yang tak kalah penting adalah peran media yang malam ini dipelopori Solopos. Ini merupakan bagaimana media bisa mendidik masyarakat dalam rangka membangun Jateng. Tanpa peran media, masyarakat mungkin tidak bisa mendapatkan informasi tentang perkembangan situasi,” kata dia.

Menurtnya media juga menjadi unsur yang tidak boleh ditinggalkan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat.