Esposin, BOYOLALI -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menargetkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000 harus 100% tersalurkan kepada 15,9 juta penerimanya hingga akhir Juli 2025 ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamanaker), Immanuel Ebenezer, saat berkunjung bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Kantor Pos Boyolali, Jumat (18/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran sempat berpesan agar uang BSU tak digunakan untuk judol.

“Kalau di Jawa Tengah sudah terealisasi 2 juta, BSU yang sudah tersampaikan. Lalu, dari 15,9 [juta penerima], sudah 86%. Boyolali itu sudah sekitar 84.000 yang tersalurkan BSU-nya,” kata dia dalam sambutan acara.

Ia mengatakan penyaluran BSU ditarget kelar akhir Juli 2025 dan langsung sampai ke rekening penerima. Ia mengatakan tak boleh bantuan dari negara dipotong. Wamenaker mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menoleransi pemotongan bantuan dari negara.

Terkait semisal adanya penggunaan BSU untuk judol, Wamenaker mengatakan akan berkoordinasi dengan PPATK dan Komdigi.

Ia mengatakan, baik Presiden dan Wakil Presiden bersikap tegas akan memberikan sanksi ketika uang BSU lalu disalahgunakan. Maka, akan diblokir rekeningnya. Ia tidak ingin stimulus ekonomi tersebut digunakan untuk hal buruk seperti judol sehingga tidak sesuai peruntukkan.

Kemudian, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi, berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyalurkan BSU ke masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kantor pos menerima tugas dan tanggung jawab lebih dari 5 juta penerima, dan akan berkembang sekitar 7,7 juta. Tugas ini juga harus selesai 100% tepat waktu tepat sasaran akhir bulan ini,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, mengatakan BSU saat ini adalah yang ke-4. Ia mengatakan selama itu BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepercayaan untuk memberikan data yang dibutuhkan untuk target penyaluran BSU.

“Ini adalah kegiatan ketiga kalinya kami bersama Pak Wapres untuk melakukan peninjauan, penyaluran BSU, bersama juga teman-teman di PT Pos Indonesia,” kata dia.

Pramudya mengatakan BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenaker dan PT Pos Indonesia akan memastikan apa yang menjadi harapan pemerintah soal penyaluran BSU sebagai stimulus penjaga daya beli masyarakat bisa tersalurkan dengan baik.

“Pesan Pak Wapres sangat jelas, gunakan BSU untuk kebutuhan yang baik dan produktif. Jangan digunakan untuk hal yang tidak baik, hindari judol,” kata dia.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Boyolali, Lilis Muldiyastuti, mengatakan BSU sangat membantu pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih, saat ini tahun ajaran baru sehingga dapat mendorong ekonomi lokal.

Walaupun begitu, ia tetap meminta masyarakat yang BSU-nya belum tersampaikan untuk berhati-hati dengan orang yang mengaku bisa mempercepat pencairannya.

“Penyaluran BSU dilakukan tanpa pungutan biaya apapun. Masyarakat kami minta untuk berhati-hati terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang menawarkan jasa percepatan pencairan dengan imbalan uang,” kata dia.