Esposin, SEMARANG – Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang terus berupaya menyesuaikan pembelajaran hukum dengan tantangan zaman. Salah satu langkah nyatanya, dengan mengajak lebih dari 120 mahasiswa semester akhir untuk melakukan kunjungan akademik ke Polda Bali pada Kamis (10/7/2025).

Kunjungan yang dipimpin oleh Dekan FH Unwahas, Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H., tersebut menjadi bagian dari program studi lapangan yang bertujuan memperkuat wawasan mahasiswa mengenai penegakan hukum berbasis teknologi. Para dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Kriminologi turut serta mendampingi.

Rombongan diterima dengan hangat oleh jajaran SDM Polda Bali. Dalam sambutannya, Luh Gede Sukmawati, S.H., M.H., mewakili Polda Bali menekankan bahwa lembaganya sedang gencar mengembangkan inovasi digital untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, mulai dari pelaporan online, E-Tilang, hingga sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement).

Sementara itu, I Gede Minggu Artawan, S.Pi., M.H., Ditreskrimum Polda Bali, turut memaparkan bagaimana pemanfaatan teknologi menjadi bagian integral dari proses penyelidikan dan penyidikan. Menurutnya, penggunaan sistem digital bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan dalam mempercepat proses hukum yang lebih transparan dan responsif.

Diskusi antara mahasiswa dan pihak kepolisian berlangsung dinamis. Isu yang mencuat antara lain tantangan penerapan ETLE di kawasan wisata, kesenjangan digital di masyarakat, hingga perlindungan data dalam sistem kepolisian. Debi, mahasiswa RPL, bahkan menanyakan cara Polda Bali mengatasi kesulitan masyarakat desa yang belum melek teknologi.

Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan pemaparan tentang program “Polisi Sambang Digital” yang memfasilitasi layanan digital melalui peran aktif aparat di tingkat lokal.

Disisi lain, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Shidqon, menilai kegiatan ini sebagai momen penting untuk membekali mahasiswa agar tidak hanya menguasai ilmu hukum, tetapi juga memahami tantangan teknologi yang kini menjadi bagian dari sistem hukum.

“Digitalisasi bukan hanya persoalan efisiensi administratif, tetapi juga menyangkut rule of law, keadilan prosedural, dan hak konstitusional warga negara. Mahasiswa harus peka terhadap tantangan hukum yang muncul dari modernisasi,” ungkap Dr. Shidqon.

Kegiatan ini juga membuka jalan bagi kerja sama lanjutan antara Unwahas dan Polda Bali, seperti program magang, workshop hukum digital, hingga riset bersama terkait efektivitas teknologi dalam proses penegakan hukum.

Di akhir kegiatan, mahasiswa berkesempatan mengunjungi Command Center Polda Bali sebagai pusat integrasi data dan teknologi kepolisian serta mengikuti sesi foto dan penyerahan cendera mata sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan.

Kunjungan ini bukan hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga refleksi akan pentingnya membangun sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi era digital.