Esposin, BOYOLALI--Anggota DPRD Boyolali dari Fraksi PKS, Atok Suyoto, menyayangkan keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali membatalkan proyek renovasi atau pembangunan ulang Pasar Karanggede pada 2025 ini. Terlebih lagi, anggaran pembangunannya telah disepakati bersama dalam APBD Murni 2025.

Namun demikian, ia menghargai keputusan pembatalan karena pastinya telah melalui berbagai pertimbangan. Diketahui, Pasar Karanggede terbakar pada 2024 lalu.

Atok mengungkapkan walau pembangunan ulang pasar induk Karanggede tak dilakukan tahun ini, pihaknya mendorong pembangunan untuk pasar darurat bisa dilaksanakan segera pada 2025.

“Fraksi PKS mendorong agar pembangunan pasar darurat dapat segera dilaksanakan, dan tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut. Hal itu, untuk mendukung aktivitas ekonomi warga dan memberikan kepastian bagi para pedagang terdampak,” kata dia saat ditemui Espos di kantor FPKS DPRD Boyolali, Kamis (17/7/2025).

Ia mengatakan awalnya pasar darurat hendak dibangun di wilayah Tegalsari. Namun, pedagang kurang menyetujui karena dinilai jaraknya terlalu jauh. Kemudian, akhirnya dipilih di wilayah Keboan dan berada di sisi utara terminal Karanggede.

Selanjutnya, ia menyinggung sebenarnya kasus tersebut berbeda dengan proyek pembangunan pasar yang bersifat relokasi. Sedangkan, Pasar Karanggede direnovasi karena adanya force majeure yaitu kebakaran.

Selanjutnya, Atok juga menambahkan berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, skema pembangunan tahun jamak (multiyears) seharusnya dapat digunakan untuk membangun Pasar Karanggede ulang bila pembangunan tidak memungkinkan selesai dalam 12 bulan.

“Kalau memang kendalanya di waktu pelaksanaan 12 bulan, maka Perda Pengelolaan Keuangan Daerah sebenarnya sudah membuka ruang multiyears. Ketentuan waktu 12 bulan itu kan merujuk pada Pasal 88 ayat (1) huruf a. Jadi ada opsi lain yang bisa diambil pemerintah,” usulnya.

Atok mengatakan walaupun dirinya bukan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Karanggede, akan tetapi beberapa warga wilayah di dapilnya yang berjualan di sana. Sehingga, saat turun ke lapangan, ia beberapa kali mendapatkan harapan dari pedagang Pasar Karanggede soal pembangunan pasar baru disegerakan.

Sebelumnya, Pemkab Boyolali menjelaskan berbagai alasan yang melatarbelakangi pengambilan keputusan tersebut.

Sekda Boyolali yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, mengatakan pada Kamis (17/7/2025) ini telah selesai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk perubahan APBD 2025 di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boyolali.

Ia mengatakan dalam rapat ada pembahasan soal kebijakan pendapatan dan terdapat beberapa catatan dari anggota dewan terkait pembangunan Pasar Karanggede. Ia membetulkan ada pembatalan renovasi Pasar Karanggede pada 2025.

“Mengapa ini ada sedikit penundaan. Maksudnya setelah dalam perjalanannya, kami mulai dari perencanaan anggaran pada 2024. Lalu, 2025 kami membuat DED atau detail engineering design-nya, kemudian kami juga harus paparkan ke pimpinan, paparkan ke para pedagang lewat paguyuban, semuanya sudah kami akomodir,” kata dia.

Wiwis mengatakan dari sisi perencanaan penganggaran dan dokumen sudah dilaksanakan. Namun, di sisi lain dipikirkan ketika pasar induk dibangun dari awal. Maka, bangunan pasar darurat harus berdiri terlebih dulu untuk menjadi tempat sementara berjualan.

Akan tetapi, ada suatu kejadian ketika awalnya pembangunan pasar darurat di titik tertentu lalu dianggap pedagang kurang representatif kemudian diganti ke lokasi lain. Kemudian, hal tersebut sudah disetujui dan DED-nya sudah jadi.

Total pembangunan pasar darurat Karanggede, tutur Wiwis, sekitar Rp3,7 miliar telah disetujui pada 2025. Sehingga, ia menegaskan pembangunan pasar darurat Karanggede akan dilaksanakan pada 2025 ini.

“Membangun kan ada tahapan, sekitar 3-4 bulan selesai dibangun [pasar darurat]. Baru pedagang dipindah [ke pasar darurat]. Setelah itu, kami berpikir soal DED [pasar] induk,” jelas dia.

Dalam membuat DED Pasar Karanggede, Wiwis mengatakan Pemkab Boyolali mengakomodasi keinginan pedagang. Ia mengatakan mereka menginginkan pasar seperti semula. Wiwis menjelaskan dalam pembuatan DED untuk pasar induk juga membutuhkan waktu.

“Sekali lagi, masalah penundaan bukan karena apa-apa tapi memang koridor atas penyelesaian dalam metode pelaksanaan pasar induk, yang kurang lebih sekitar Rp26 miliar, membutuhkan waktu sekitar 7 bulan. Kalau 7 bulan, posisi pasar darurat belum [ada], apa kami akan maju paralel? Enggak bisa juga,” kata dia.

Hal tersebut kemudian disampaikan ke pimpinan yaitu Bupati-Wakil Bupati dengan pendampingan kejaksaan.

Wiwis menargetkan Pasar Darurat Karanggede Boyolali selesai tahun ini, kemudian ia berharap nantinya pada November 2025 ada pembahasan soal Pasar Karanggede. Sehingga, ditargetkan DED pasar induk selesai, langsung lelang. Kemudian, tujuh bulan pembangunan ulang Pasar Karanggede bisa mulai dan selesai pada 2026.

Ia berharap hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan baik di administrasi, manajemen proyek, pengawas, pendamping, dan sebagainya. (Ni'matul Faizah)