Esposin, SRAGEN—Ketua Komisi IV DPRD Sragen Sugiyamto menilai gaji guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) sekarang jauh dari upah minimum kabupaten (UMK) karena baru Rp1,1 juta per bulan. Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai saat gaji guru itu tinggi maka mereka akan serius dalam mengembangkan sekolah, termasuk mencari siswa.

“Saya melihat sekolah-sekolah yang kekurangan siswa itu setiap tahunnya ya bergitu-begitu karena tidak ada tindakan serius dari Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Sragen. Kalau ingin serius maka setiap sekolah yang kekurangan siswa itu diverifikasi dulu jumlah tenaga pegawai negeri sipil [PNS], unsur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dan GTT atau guru honorer atau sebutan lainnya,” jelas Sugiyamto saat berbincang dengan wartawan di Kroyo, Karangmalang, Sragen, Kamis (17/7/2025).

Dia menyampaikan untuk data GTT per sekolah itu jelas dulu dan kemudian gajinya dilihat pasti tidak sesuai UMK. Atas dasar itulah, dia meminta Pemkab Sragen menggaji GTT itu sesuai UMK. Seorang satpam dengan ijazah SMA saja, jelas dia, bisa mendapatkan gaji setara dengan UMK, masak seorang guru jenjang sarjana dan magister ternyata gajinya masih di bawah UMK.

Setelah gaji guru dinaikkan, Sugiyamto menyatakan para guru honorer itu akan serius dalam mengajar karena bisa diawasi dengan ketat dan mendapat tugas untuk mencari siswa. Dia mengatakan para guru akan berkomunikasi dengan pengelola taman kanak-kanak agar para siswanya masuk ke sekolah negeri sehingga kekurangan siswa dapat dicegah.

“Menaikkan gaji guru itu solusi pertama. Kemudian solusi kedua, fasilitas sekolah dipenuhi, seperti gedungnya, kebutuhan komputer, dan seterusnya. Kalau siswanya sedikit kebanyakan gedungnya juga kurang memadai, laboratorium komputernya tidak ada. Kalau gedungnya bagus dan semua fasilitas penunjang ada maka para siswa akan datang dengan sendirinya,” jelas dia.

Sugiyamto mengungkapkan ketika melihat guru berangkat ke sekolah dengan kantong kosong, perut kosong, maka sampai ke sekolah si guru tidak akan semangat mengajar. Dia menerangkan para guru itu juga berpikir untuk kebutuhan makan keluarga dan kalau gajinya Rp1,1 juta itu dinilai tidak cukup. Masukan seperti itu, kata dia, sudah berulang kali disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen.

“Dalam waktu dekat, setiap ada forum rapat saya akan mendesak terus agar gaji guru dinaikan. Katanya hitung-hitungannya tidak cukup anggarannya. Kalau TPP [tambahan penghasilan pegawai] itu dikurangi maka cukup. Anggaran TPP pegawai negeri sipil [PNS] itu dikurangi dan dialihkan untuk gaji guru honorer ini kan bisa. Masa TPP PNS itu ugal-ugalan karena nilainya bisa lebih besar dari gaji pokoknya,” kata Sugiyamto.

Dia mengingatkan dalam Rapat DPR bersama Badakan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersepakat tidak ada dan tidak boleh ada perbedaan antara PNS dengan PPPK dan guru honorer. Kalau PNS dan PPPK disamakan, jelas dia, maka TPP juga disamakan dan seragamnya juga disamakan. Dia menyayangkan ketika PNS dan PPPK apalagi dengan guru honorer seragamnya dibedakan karena terkesan mengotak-otakan status mereka.

“Amanat undang-undang harus dilakukan. Jangan diskriminasi. Mumpun Bupati Sragen masih baru hal-hal seperti ini bisa dibenahi. Bupati harus memiliki terobosan dan prioritas program di bidang pendidikan dengan menaikan gaji guru honorer. Kualitas pendidikan kurang terangkat karena terpancang pada gaji,” jelasnya.

Sementara Kepala Disdkbud Sragen Prihantomo enggan menanggapi persoalan kenaikan gaji guru honorer. Prihantomo meminta Espos.id untuk meminta konfirmasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berkaitan dengan anggaran.