Esposin, SOLO — Dosen Pascasarjana Magister Administrasi Publik Unisri Solo, Dr Drs Suwardi MSi, menyarankan agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusung ideologi nasionalis berkearifan lokal.

Ideologi itu dapat diperkenalkan satu paket dengan rebranding yang sedang dijalankan PSI. Pernyataan tersebut disampaikan Suwardi saat diwawancara wartawan, Rabu (16/7/2025) pagi.

"Saya mengusulkan ideologi PSI itu nasionalis berkearifan lokal. Karena itu belum ada di partai politik yang lain. Golkar mendeklarasikan sebagai nasionalis religius, PDIP, Nasdem juga, PKB religius nasionalis, PKS Islam cenderung nasionalis," ungkap dia.

Suwardi menjelaskan, PSI dengan ideologi nasionalis berkearifan lokal harus menempatkan nasionalisme sebagai roh dalam konteks kearifan lokal. PSI harus memperjuangkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat lokal. Dia mengkritik penyebutan kader PSI.

"Kritik saya terhadap PSI, selama ini dikenal dengan sebutan Bro dan Sis. Itu harus ditempatkan sebagai ekspresi dari budaya Metropolis. Sedangkan kalau Kangmas dan Mbakyu di Jawa, itu merupakan ekspresi budaya Mataraman, yang di setiap daerah ada," urai dia.

Tidak hanya dalam hal penyebutan kader atau anggota, menurut Suwardi, PSI harus hadir dan menjaga kearifan lokal yang tersebar di Nusantara. "PSI harus menempatkan roh atau cita-cita perjuangan politik itu untuk mempertahankan tradisi atau kearifan lokal," tutur dia.

Pemilu Raya

Lebih jauh Suwardi menyebut Pemilu Raya PSI untuk mencari sosok Ketua Umum lima tahun ke depan merupakan terobosan luar biasa. Menurut dia, pemilihan ketua umum dengan sistem  one man one vote belum pernah digunakan partai lain.

"Ini terobosan luar biasa. Partai yang lain belum pernah ada. Biasanya pemilik suara itu ada pada DPD ya kalau untuk Ketua Umum. DPD kabupaten/kota, ada pada DPD provinsi atau DPW provinsi. Kemudian ditambah dengan hak suara yang dimiliki DPP," ujar dia.

Suwardi menjelaskan dalam sistem pemilihan yang digunakan sebagian besar partai saat ini, pengurus DPP memiliki hak suara paling banyak. Namun belum pernah ada seluruh anggota partai yang masing-masing juga memiliki hak suara atau one man one vote. 

"Belum pernah ada di seluruh anggota partai itu kemudian masing-masing  memiliki hak suara. 'one man one vote' itu belum ada. Baru ada di PSI ini, menurut saya praktek demokrasi yang ditunjukkan PSI ini praktek demokrasi yang luar biasa," terang dia.

Jika partai politik lain menyelenggarakan kongres, Suwardi menerangkan, biasanya yang datang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama anggota yang memiliki hak suara, lalu kelompok kedua penggembira. Namun berbeda dengan PSI, semua yang berstatus sebagai anggota terdaftar, memiliki hak suara.

"Dan itu kemudian didukung oleh sistem informasi yang cukup solid di partai itu. Partai lain kan belum punya. Jadi memang yang dilakukan PSI pada Kongres tahun 2025 ini merupakan terobosan partai modern yang mestinya partai lain ke depan harus mencontoh apa yang dilakukan PSI itu," kata dia.