Esposin, WONOGIRI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri berencana menggabungkan sekitar 11 SD negeri pada tahun ini. Kebijakan ini menyusul banyaknya sekolah di Kabupaten Wonogiri yang minim siswa.

Kepala Disdikbud Wonogiri, Sriyanto, mengatakan banyak SD negeri yang jumlah siswanya sedikit. Bahkan, ada sejumlah SDN yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran baru 2025/2026 ini.

Sekitar separuh dari 745 SD di Wonogiri memiliki murid kurang dari 60 anak untuk semua rombongan belajar (rombel). Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah anak usia masuk SD mengalami tren penurunan.

Atas kondisi itu, Disdikbud Wonogiri berencana menggabungkan sekolah SD yang minim siswa itu secara bertahap mulai tahun ini. Disdikbud sudah mulai memetakan dan menginventarisasi SD yang akan digabungkan tersebut.

“Untuk tahap awal, kami akan menggabung 11 SD terlebih dulu mulai tahun ini. Kami belum bisa menyebutkan SD mana saja karena ini masih perlu kami matangkan dulu,” kata Sriyanto saat diwawancarai Espos di Kantor DPRD Wonogiri, Selasa (15/7/2025).

Sriyanto menerangkan penggabungan SD ini tidak serta merta hanya untuk sekolah yang minim murid. Disdikbud memprioritaskan SD yang terdapat kelas kosong untuk digabung dengan sekolah lain. Misalnya, SD tertentu tidak memiliki murid kelas II, III, atau IV.

Selain itu akan diperhatikan pula aksesibilitas dan jarak sekolah itu dengan permukiman warga. Dinas tidak akan menggabungkan SD meski hanya memiliki segelintir murid jika letak sekolah itu terlalu jauh dari SD lainnya.

Dia menyebut awalnya berencana menggabungkan sejumlah SD mulai 2026. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan Bupati dan DPRD Wonogiri, kebijakan regrouping SD ini dipercepat mulai tahun ini.

Disdikbud belum bisa memastikan berapa total jumlah SD yang akan digabungkan. Namun, regrouping SD akan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun ke depan.

“Rencana awal kami sebenarnya akan menggabungkan dua SD di setiap kecamatan per tahun. Tetapi ini sebagai awalan kami akan coba 11 sekolah dulu, sembari nanti dievaluasi bagaimana hasilnya,” ujarnya.

Keterbatasan Pendidik

Menurut dia, regrouping sekolah juga menjadi solusi keterbatasan pendidik atau guru SD. Selama ini, sebaran pendidik dengan peserta didik tidak seimbang. Dengan menggabungkan SD, Pemkab Wonogiri bisa melakukan efisiensi biaya belanja pegawai dan operasional sekolah.

Berdasarkan data Disdikbud Wonogiri, sembilan SD tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026 meliputi SDN 3 Batuwarno di Kecamatan Baturwarno, SDN 5 Kepuhsari, SDN 5 Bero, dan SDN 7 Bero di Kecamatan Manyaran, SDN 3 Trukan di Kecamatan Pracimantoro.

Kemudian, SDN 1 Klunggen di Kecamatan Slogohimo, SDN 3 Ngrejo dan SDN 3 Sendangmulyo di Kecamatan Tirtomoyo, dan SDN 1 Pulutan Kulon di Kecamatan Wuryantoro.

Sementara itu, 75 SD mendapatkan peserta didik baru kurang dari lima dan enam SD hanya memiliki satu murid baru yakni SDN 1 Mojopuro di Kecamatan Wuryantoro, SDN 1 Keloran di Kecamatan Selogiri, dan SDN 3 Jatirejo di Kecamatan Girimarto. Kemudian SDN 2 Minggarharjo dan SDN 4 Basuhan di Kecamatan Eromoko, dan SDN 2 Sumberagung di Kecamatan Batuwarno.

Kepala SDN 1 Keloran, Indah Sri Hariyati, mengatakan akan mengikuti kebijakan Pemkab Wonogiri apabila sekolah yang diampunya menjadi salah satu yang akan digabungkan dengan sekolah lain.

Pada tahun ajaran baru 2025 ini, SDN 1 Keloran mendapatkan satu peserta didik baru. Hal ini menurutnya tidak mengagetkan mengingat hanya ada satu TK di Desa Keloran yang pada 2024 ini meluluskan sekitar 12 anak.

Lulusan dari TK Pertiwi Keloran itu kemudian melanjutkan ke tiga SD yang ada di desa tersebut, yakni SDN 1 Keloran (satu siswa), SDN 2 Keloran (lima siswa), dan SDN 3 Keloran (enam siswa). Indah menyebut minimnya peserta didik baru itu bukan karena SDN 1 Keloran ditinggal masyarakat karena kualitas pendidikannya.